Ada Apa dengan Cina ??

229

Oleh: Kamal Ibrahim

(Peneliti Junior SIBER-C dan Aktivis Kelompok Kepakaran Ekonomi Syariah SEBI – Dompet Dhuafa)

Di tengah melemahnya perekonomian Indonesia, pemerintah yang dinahkodai oleh Jokowi melakukan pinjaman kepada Cina dengan menggadaikan 3 BUMN. Bank Mandiri, BRI dan BNI menjadi jaminan atas “gelontoran dana” sebesar $3 Milyar dari Cina. Tak ayal, masyarakat pun “grasak-grusuk” membicarakan hal ini, karena adanya rasa kecewa atas tindakan yang dilakukan pemerintah. Hingga Agustus 2015, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementrian Keuangan mencatat hutang pemerintah mencapai Rp 2.850 Triliyun. Dengan menggadaikan 3 Bank BUMN, disinyalir sebagai langkah privatisasi secara soft yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika pemerintah tidak bisa mengembalikan pinjaman dari Cina Development Bank, maka akan terjadi “tukar guling” antara hutang dengan saham 3 Bank BUMN tesebut.

Pemerintah mengklaim telah mendapatkan dana murah dari Cina, pasalnya mereka hanya membayar bunga sebesar 2,8%. Entah karena ketidaktahuan pemerintah atau salah dalam perhitungan, Montenegro mendapatkan pinjaman dari Cina dengan bunga sebesar 2%. Angka ini lebih rendah 0,8% dari total bunga yang dibebankan kepada Indonesia. Selisih bunga sebesar 0,85% atau setara dengan Rp 108 Miliar, jika dialokasikan untuk kegiatan produktif dapat menggairahkan ekonomi daerah. Dana yang diberikan Cina digunakan oleh Montenegro untuk membangun jalan tol sepanjang 170 KM. Namun tidak ada “makan siang gratis” bagi Montenegro, pasalnya pemerintah Cina hanya mengizinkan 30% pekerja lokal yang dilibatkan dalam proyek jalan tol tersebut.

Kejadian yang sama terjadi di Ekuador, sebuah negara yang berada di zona concacaf. Mereka mendapatkan pinjaman dari Cina sebesar $7 Miliar untuk pembangunan pipa penyulingan minyak. Pinjaman dana segar sebanyak ini “mustahil” mereka dapatkan dari kreditur lainnya, karena melihat kondisi Ekuador yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan dana sebesar itu. Maka tawaran dari Cina langsung mereka ambil walaupun ada beberapa persyaratan yang harus mereka penuhi. Pemerintah Cina meminta 90 % hasil minyak Ekuador untuk di ekspor ke Cina dengan harga yang sudah mereka tentukan. Tidak hanya itu, para pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut didominasi oleh warga Negeri Tirai Bambu.

Pertanyaan yang muncul dibenak kita, konsekuensi apa yang diterima Indonesia atas pinjaman yang diberikan oleh Cina. Apakah mereka murni memberikan pinjaman tanpa harus memberikan syarat kepada Indonesia. Terbukti dalam sebuah proyek PLTU di Buleleng, Bali tidak terlihat sama sekali pekerja asal Indonesia. Data Bank Indonesia mencatat dari beberapa negera ASEAN yang mendapatkan investasi dari Cina, 31% investasi Cina berada di Indonesia. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2010 sebesar $2,4 Miliar menjadi $9,7 Miliar pada Juli 2015. Arus investasi dari Cina dikhawatirkan menjadi salah satu alasan pekerja Cina untuk eksodus ke Indonesia. Hal itu dibantah oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri atas adanya rumor eksodus pekerja Cina ke Indonesia.

Lagi-lagi kita harus mengerutkan kening, ketika pemerintah meloloskan Cina sebagai pemenang tender dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung. Hal yang senada juga diungkapkan oleh negeri sakura yang selama ini menjadi pelopor kereta cepat. Tidak tanggung-tanggung nilai proyek kal ini mencapai $5 Miliar atau setara dengan Rp 78 Triliyun. Pemerintahan Jokowi-JK memang sedang melakukan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang pembangunan Indonesia. Tapi seberapa pentingkah proyek yang sedang dijalankan ini, jangan sampai pemerintah “setengah hati” dalam pembangunan kereta cepat. Di sisi lain pemerintah tidak memprioritaskan pembangunan infrastruktur di luar jawa, pembangunan di Indonesia masih bersifat Jawa Sentris bukan Indonesia Sentris menurut data yang dirilis Biro Pusat Statistik. Pasalnya share PDRB sebesar 57,5% berpusat di Jawa bahkan Maluku hanya mendapatkan 0,8%.

Ketika proyek sebesar Rp 78 Triliyun didistribusikan kepada daerah-daerah di Sumatera, Kalimantan hingga Papua untuk membangun moda transportasi kereta api. Dipastikan akan membantu pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau tersebut dan mengurangi kesenjangan disetiap daerah. Belum lagi ketika masyarakat enggan untuk menggunakan kereta cepat Jakarta–Bandung karena cost yang cukup tinggi, dan juga banyak alternatif yang sudah ada. Masalah lainnya yang akan timbul, ketika kualitas kereta cepat buatan Cina yang tidak standar. Kita mengetahui ketika proyek TransJakarta dari Cina mengalami permasalahan karena banyak bus yang rusak. Pemerintah diminta untuk lebih selektif dalam menentukan sebuah proyek dan menimbang manfaat yang akan didapatkan.

Masalah pendanaan pemerintah bisa menggunakan pembiayaan dalam negeri. Pasalnya ketika kita mendapatkan pinjaman dari luar negeri akan ada konsesus yang harus kita sepakati. Hal itu akan merugikan Indonesia dalam hal ekonomi dan itu sudah menjadi rahasia umum. Salah satu sektor yang belum dimaksimalkan oleh Pemerintah adalah Sukuk Goverment. Tingkat penyerapan Obligasi Syariah yang diterbitkan pemerintah oleh masyarakat cukup tinggi. Hal ini menandakan bahwa masyarakat percaya dengan kinerja pemerintah dalam pembangunan di Indonesia. Karena Sukuk Goverment yang ada saat ini diterbitkan berdasarkan Based on Project dan adanya aset yang dijaminkan (underline asset). Artinya hutang yang diterbitkan oleh pemerintah akan digunakan untuk pembangunan dan nantinya akan dirasakan juga oleh masyarakat, antara pemerintah dan masyarakat saling diuntungkan. Bandingkan dengan Malaysia yang Sukuk Government-nya dibeli kembali oleh BUMN mereka sendiri. Maka penerbitan Sukuk Government bisa menjadi salah satu solusi pemerintah dalam mencari pendanaan. Dana yang terserap dengan penjulan sukuk di Indonesia mencapai Rp 49 Triliyun menurut Suminto, Direktur Pembiayaan Syariah Kementrian Keuangan. Apalagi pemerintah saat ini masih menggunakan pendanaan Sukuk Government dalam pembuatan Kantor Urusan Agama di Indonesia Timur. Tidak mustahil Sukuk Government dijadikan sebagai pendanaan pembangunan infrasrtuktur lainnya.

(Telah ter-publish di Koran Republika, 9 November’15)

SHARE