Akuntabilitas Laporan Keuangan Entitas Sektor Publik

468

Oleh : Athifah, Akuntansi Syariah 2012 B – STEI SEBI

Laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi perusahaan  profit-oriented karena mampu membahasakan aktivitas bisnis perusahaan dan sebagai media pertanggungjawaban publik kepada stakeholder. Laporan keuangan kemudian dijadikan alat untuk dapat menarik investor maupun kepercayaan publik kepada perusahaan. The Amarican  Institute of Certified Public Accountants (The AICPA) melalui  Accounting Principles Board (APB) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah kumpulan informasi yang diakumulasikan dan diproses dengan akuntansi keuangan dan secara periodik diberitakan kepada pihak yang membutuhkan.

Pentingnya laporan keuangan menurut (Syahroza, 2003) tidak hanya menjadi monopoli kewajiban bagi perusahaan berbasis bisnis, tetapi juga merupakan kewajiban bagi perusahaan yang tidak memiliki motif mencari laba, seperti perusahaan nirlaba. Hakikatnya pertanggungjawaban dari seluruh proses kegiatan perusahaan akan dituntut oleh publik agar dapat menunjukkan bentuk transaparansi serta akuntabilitas yang baik.

Akuntabilitas itu sendiri berasal dari kata latin accomptare (mempertanggungjawabkan) yaitu dari kata dasar computare (memperhitungkan). Dalam bahasa inggris adalah accountability yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban (Salim, 1987). Akuntabilitas dikenal sebagai salah satu prinsip utama good governance disamping transparancy, predictability dan participation menjadikannya penting untuk dilakukan oleh sebuah lembaga atau instansi pemerintah (Bank, 2011).

Untuk perusahaan atau lembaga pemerintahan, regulasi dari segi akuntabilitas penyajian laporan keuangan telah tercatat di UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam peraturan tersebut, para pejabat pemerintah yang menduduki posisi Gubernur/Bupati/Walikota harus menyampaikan pelaksanaan anggaran daerah kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (PP No.24 Tahun 2005)

Outcome dari kemampuan pelayanan pemerintah bisa tercermin dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada Laporan Publikasian tahun 2005 dari United Nation Development Program (UNDP) tentang IPM, UNDP menempatkan IPM negara Indonesia pada peringkat 110 dari 177 negara di dunia. Faktanya pada siaran pers BPK RI pada tanggal 15 Oktober 2008 mengungkapkan bahwa persentase LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) semakin menurun. LKPD yang mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari 7% di tahun 2004 menjadi 5% pada tahun selenjutnya dan 1% pada 2006 dan 2007. Sehingga opini TMP (Tidak Memberi Pendapat) menjadi meningkat. Hal tersebut bisa menjadi representatif bentuk pelayanan yang salah satu faktornya adalah akuntabilitas publik bahwa pelayanan di Indonesia belum baik dan unggul dibandingkan dengan negara lain.

Tidak hanya lembaga pemerintah yang perlu dievalusi, tetapi begitu pula lembaga nirlaba atau swasta lainnya sebagai bagian dari jenis entitas sektor publik. Di Indonesia, organisasi nirlaba mengacu pada PSAK 45+SAK ETAP atau PSAK 45+PSAK. Sedangkan standar internasional yang mengatur standar akuntansi untuk sektor publik termasuk pemerintah adalah IPAS (International Public Sector Accounting Standard). Namun kenyataanya IPSAS relatif sedikit diterapkan untuk organisasi nirlaba.

Pada praktik akuntabilitas organisasi nirlaba di Indonesia ormas yang menerima hibah wajib menyusun laporan keuangan sesuai SAK, tidak membayar pajak karena pendapatan karena bukan sebagai objek pajak, dan penyajian laporan keuangan dengan dorongan untuk kepentingan donatur. Salah satu permasalahan akuntabilitas organisasi nirlaba adalah PTS (Perguruan Tinggi Swasta) yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh (Hermawan, 2008) dinilai belum mampu menyampaikan laporan keuangan untuk mengambilan keputusan strategis kepada pengguna.

Setelah membandingkan regulasi serta teori yang berkembang mengenai akuntabilitas laporan keuangan entitas sektor publik, penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk pengawasan atas lembaga pemerintah maupun nirlaba belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Entah itu merupakan kesalahan sistem atau birokrasi, hal penting yang perlu ditekankan adalah perlu adanya kesadaran dari setiap individu pemegang amanah untuk senantiasa melaporkan pertanggungjawabannya dengan jujur dan benar.


***


Donasi Pendidikan
Mari bantu anak-anak Indonesia agar merdeka dari kemiskinan dan kebodohan melalui :

Yys Dompet Dhuafa Republika
Rekening BNI Syariah 2880 2880 13

Kantor:
Bumi Pengembangan Insani Jl. Raya Parung Bogor KM, 42 Ds. Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat 16310

Telp:
(0251) 8610817, 861818, 8612044
SHARE