Apresiasi dan Evaluasi Kabinet Presidenku !

265

Waktu begitu cepat berlalu, dalam jangka waktu satu tahun sudah selayaknya kita memberikan apresiasi terhadap kinerja kabinet Jokowi-JK dan tentunya evaluasi agar dapat terus bekerja secara baik dalam mengatur system pemerintahan di negeri kita tercinta. Berdasarkan hasil survei lembaga Center for Strategic and International Studies  menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla cukup rendah. Sigi yang dilakukan pada 14-21 Oktober 2015 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah hanya 50,6%. Sigi ini melibatkan 1.183 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Responden merupakan warga Indonesia yang mempunyai hak pilih pada Pemilu 2014. (Tempo.com, 2015)

Pertama saya akan membahas mengenai evaluasi program kerja kabinet Jokowi-JK menurut kaca mata saya tentunya berdasarkan berita faktual yang pernah saya tangkap. Beberapa program kerja Jokowi-JK yang belum terealisasi dan menjadi sorotan saya adalah pembuatan tol laut. Organisasi Pelayaran Rakyat (Pelra) menagih janji Presiden Jokowi untuk mewujudkan tol laut. Para pengusaha kapal ini menagih janji sang presiden ketika dulu menyampaikan pidato kemenangan di atas kapal tradisional Pinisi, Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa. Namun tuntutan tetaplah sebuah tuntutan, pasalnya masih ada empat tahun masa jabatan pak Jokowi-JK untuk merealisasikan program kerja kabinetnya. Mari lihat kelanjutan dari program kerja Jokowi-JK selama masa pemerintahan yang tersisa.

Realita kedua adalah korupsi yang terjadi semakin ramai, hampir di semua lini. Saat ini, pemerintah belum membangun pondasi hukum terutama tentang pemberantasan Tipikor secara kuat. Korupsi terjadi di semua lini mulai dari tingkat paling atas hingga paling bawah, tingkat kelurahan. Hingga satu tahun memimpin, Jokowi masih berkutat membalas budi kepada partai politik dengan memberikan posisi-posisi strategis para elite politik termasuk bagi-bagi kursi menteri. Indikasi terlihat yaitu adanya pelemahan KPK dengan adanya revisi undang-undang, rancangan undang-undang, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Ditambah lagi dengan naiknya beberapa nama orang yang akan menjabat di kursi strategis KPK yang belum dikenal jelas oleh DPR itu sendiri. Selain itu, buruknya kinerja kejaksaan dan kepolisian menjadi indikasi buruknya penegakan hukum. Contohnya, Jaksa Agung merupakan politikus dari partai pendukung pemerintah. Sementara sudah dapat dipastikan, akan ada konflik kepentingan dalam penegakan hukum jika ada penegak hukum dari kalangan politikus.

Evaluasi yang ketiga adalah melambungnya harga kebutuhan pokok masyarakat, termasuk bahan bakar minyak kendaraan bermotor. Hal ini terbukti dengan hasil studi dari Peneliti Departemen Politik dan Hubungan International Lembaga Survei CSIS (Centre for Strategic and International Studies), Arya Fernandes, mengatakan selama 1 tahun pemerintahan Jokowi-JK, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mendapat penilaian kinerja terburuk dari publik. (Tempo.com, 2015) Perekonomian nasional saat ini tengah lesu, Perlambatan ekonomi global, krisis Yunani, Federal Reserve menaikkan suku bunga, lalu terjadi depresiasi yuan di Cina. Pengaruh dari hal tersebut menjadi salah satu sebab yang memperlambat pertumbuhan ekonomi kita saat ini.

Apresiasi sebesar-besarnya saya berikan kepada bapak Jokowi dan JK, terkhusus kepada ibu Susi selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia yang telah menguatkan penegakan hukum disektor kelautan dan perikanan.. Bu Susi secara tegas berfokus pada pemberantasan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, sampai-sampai mengundang duta besar sejumlah negara tetangga untuk menjelaskannya. Satu hal yang membuat saya kagum dengan menteri perempuan ini adalah visinya yang berani dan tegas, satu kalimat yang saya acungkan jempol dan masih ada di kepala saya adalah “Target kita yang utama mencukupi kebutuhan ikan dalam negeri, bila ada lebihnya baru kita ekspor”.

Saya juga mengapresisasi atas beberapa program kerja yang cukup besar dan mendesak terkhusus bagi kota saya Palembang yaitu pembangunan jalan tol di jalan Palembang-Prabumulih yang akan mensejahterakan waktu para pengemudi sehingga bisa terhindar dari kemacetan. Pembangunan ini pernah dipantau langsung oleh sang presiden sebagai wujud keseriusannya atas pembangunan merata disetiap wilayah di Indonesia. Semoga semakin banyak kemajuan yang akan ditoreh oleh sang presien dan kabinetnya selama masa pemerintahan yang tersisa.

SHARE