Bongkar Pasang Menteri Kabinet Kerja

211

Indonesia adalah negara dengan tingkat kompleksitas masalah yang tinggi dan mengalami krisis multidimensional.  Tentu hal ini disadari betul oleh pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam mengelola negara ini. Berbagai permasalahan yang terjadi menyebabkan kegaduhan dalam tubuh pemerintah eksekutif yang konon tak kunjung memperlihatkan kinerja optimal.

Hingga kini, tercatat pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan dua kali perombakan kabinet. Perombakan pertama terjadi pada agustus 2015, yang kedua pada 28 Juli 2016 dan dibumbui oleh ditarik mundurnya Archandra Thahar yang belum genap sebulan menjabat sebagai menteri ESDM kerena polemik dwikenegaraan. Kondisi ini cukup berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang jarang melakukan perombakan kabinet secara besar-besaran dalam waktu relatif singkat.

Meskipun pergantian menteri adalah hak prerogatif seorang presiden atas evaluasinya terhadap pencapaian kineja pemerintahan. Akan tetapi, kita harus memahami bahwa tindakan bongkar pasang menteri dalam waktu relatif singkat membuat masyarakat menilai bahwa pemerintahan Jokowi-JK belum memiliki tempo yang tepat dalam menjalankan roda pemerintahan.

Bukan tidak mungkin, timbul stigma masyarakat bahwa bongkar pasang menteri adalah salah satu cara agar Jokowi-JK dapat membagi-bagi kursi dengan parpol koalisi pendukung kabinet kerja. Diantara nama-nama menteri yang baru, terdapat dua menteri asal Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar) yang sebelumnya merupakan partai oposisi. Disatu sisi, Jokowi berpeluang mendapat dukungan parlemen yang lebih kuat, namun disisi lain, Jokowi juga harus mengakomodir kepentingan yang lebih banyak. Proses ini akan membawa kabinet lebih kearah politik transaksional.

Jika ditinjau dalam kinerja kementerian, bongkar pasang menteri ini memiliki konsekuensi logis didalam tubuh kementerian maupun pemerintahan. Pergantian menteri bukan tidak mungkin akan merubah tata kinerja kementerian ataupun hubungan lintas kementerian. Lagi-lagi, hal ini membutuhkan waktu konsolidasi internal kementerian. Jika bongkar pasang menteri dilakukan terus-menerus, hal semacam ini akan menghabiskan waktu dan energi kabinet yang seharusnya bisa digunakan untuk melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan.


***


Donasi Pendidikan
Mari bantu anak-anak Indonesia agar merdeka dari kemiskinan dan kebodohan melalui :

Yys Dompet Dhuafa Republika
Rekening BNI Syariah 2880 2880 13

Kantor:
Bumi Pengembangan Insani Jl. Raya Parung Bogor KM, 42 Ds. Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat 16310

Telp:
(0251) 8610817, 861818, 8612044
SHARE