Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla

1084

Oleh: Irfan Teguh Prima, Ilmu Ekonomi UI – Baktinusa 5

Tahun ini merupakan tahun yang cukup penting bagi Indonesia. Apa pasal? Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang sering disebut ASEAN Economic Community resmi dimulai, tepatnya sejak 31 Desember 2015 yang lalu. Pada saat yang bersamaan pemerintahan presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah mencapai usia satu tahun. Capaian pemerintahan Jokowi-JK menjadi penting untuk dibicarakan karena kita sudah memasuki era komunitas bersama Asia Tenggara yang tentunya menimbulkan peluang bagi pembangunan Indonesia, dan juga tantangannya.

Masih teringat jelas diingatan kita pada masa awal pemerintahannya, Presiden Jokowi melakukan gebrakan yang diprotes oleh masyarakat di berbagai daerah, yaitu menghapuskan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk bahan bakar jenis premium dan solar. Selama puluhan tahun anggaran negara yang terus diberatkan dengan subsidi bahan bakar yang sebagian besarnya (90%) dinikmati oleh kelompok menengah dan kaya, bisa diselamatkan dan kemudian dialokasikan untuk pengeluaran yang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa dana subsidi bahan bakar yang bernilai ratusan triliun kemudian dialihkan menjadi berbagai program yang bisa secara langsung lebih dinikmati oleh masyarakat umum, terutama kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan. Program tersebut antara lain adalah dalam hal pendidikan, kesehatan, subsidi untuk pangan, pembangunan infrastruktur, dana desa, dan lainnya.

Masa pemerintahan Jokowi kebetulan bersamaan dengan permasalahan ekonomi yang melanda hampir seluruh negara di dunia, khususnya negara berkembang. Sejak tahun 2013 telah terjadi penurunan harga komoditas dunia dan perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia mengalami perlambatan. Hal tersebut dibarengi dengan isu kenaikan tingkat bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) yang kemudian menekan perekonomian nasional. Permasalahan di atas kemudian harus dihadapi oleh perekonomian Indonesia dan pemerintahan Jokowi khususnya. Dampak negatif dari pengaruh negatif tersebut membuat pertumbuhan ekonomi nasional terus melambat. Selain pertumbuhan yang melambat, nilai tukar rupiah melemah tajam satu tahun terakhir ini. Tantangan dalam bidang ekonomi ini, meskipun permasalahan nilai tukar tidak terkait langsung dengan pemerintahan (kewenangan stabilisasi nilai tukar berada di Bank Indonesia), tentunya menguras perhatian dan sumber daya pemerintahan. Padahal sejak kampanye, Jokowi telah berjanji akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan target 10 persen setiap tahunnya. Akan tetapi seperti yang bisa kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia mentok di angka 4,8 persen tahun ini dan diprediksikan ‘hanya’ bertumbuh 5-5,5 persen di tahun 2016.

Meskipun pertumbuhan ekonomi tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya indikator capaian bidang ekonomi, karena pembangunan tidak bisa hanya dilihat dari angka saja, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi adalah gambaran awal mengenai penciptaan lapangan kerja di masyarakat dan penurunan kemiskinan serta peningkatan pendapatan. Sudah semestinya pemerintah bisa menelurkan berbagai kebijakan yang bisa mengakselerasi pertumbuhan di sisa tahun pemerintahanya, dan 8 paket kebijakan ekonomi yang dibuat oleh kabinet ini perlu diawasi agar pelaksanaannya bisa tepat. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas kelak bisa dinikmati secara proporsional dan adil oleh seluruh kelompok masyarakat, baik yang berpendapatan rendah, menengah, dan berkecukupan.

Selain permasalahan pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar, terdapat beberapa isu ekonomi yang perlu diperhatikan karena pencapaiannya yang masih jauh dari upaya mewujudkan Indonesia sejahtera. Hal yang mesti dikelola dan diatasi oleh pemerintah Jokowi-JK ke depannya, yaitu : stabilitas harga barang-barang yang terganggu (inflasi), terjadinya PHK dan meningkatnya pengangguran (unemployment), kemampuan dan efektifitas APBN & APBD (fiskal), meningkatnya angka kemiskinan di tahun 2015 ini (poverty), serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku dunia usaha  (trust).

Meskipun laju inflasi nasional pada tahun ini hanya sekitar 2,9 persen namun kenaikan harga bahan pokok tidak bisa dielakkan, hal ini juga diperparah akibat dari el nino yang sangat kuat terjadi di tahun 2015. Perlambatan ekonomi global mengakibatkan turunnya pendapatan perusahaan Indonesia yang berorientasi ekspor sehingga mereka harus mengetatkan pengeluaran dan mengakibatkan terjadinya PHK. Penyerapan anggaran belanja pemerintah yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pun tidak berefek signifikan karena telatnya proyek-proyek pembangunan dijalankan. Oleh karena itu dibutuhkan terobosan di tahun 2016 ini agar penyerapan anggaran bisa dimulai dari awal tahun, dan hal ini sudah diupayakan oleh pemerintahan Jokowi dan beberapa pemerintahan daerah dengan melelang proyek dari akhir tahun 2015 serta menggunakan teknologi informasi untuk mempersingkat proses lelang pemerintahan. Permasalahan penting yang muncul dalam bidang ekonomi selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK adalah menurunnya kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha karena berbagai alasan seperti aturan/birokrasi, serta keributan politik yang berkali-kali terjadi di tahun ini.

Tentunya seluruh rakyat mengharapkan agar kinerja pemerintahan bisa terus semakin baik di tahun ini dan tahun berikutnya sampai tahun 2019 nanti karena rakyat sudah memberikan kepercayaan yang besar kepada Jokowi-JK untuk bisa merealisasikan janji kampanyenya dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Tidak puasnya rakyat Indonesia terhadap kinerja sektor ekonomi selama setahun pemerintahan Jokowi-JK bisa dilihat dari survei politik yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Hal ini harus dijadikan sebagai pengingat kepada Jokowi-JK dan seluruh menterinya agar bekerja lebih keras lagi dalam memperbaiki perekonomian nasional.


***


Donasi Pendidikan
Mari bantu anak-anak Indonesia agar merdeka dari kemiskinan dan kebodohan melalui :

Yys Dompet Dhuafa Republika
Rekening BNI Syariah 2880 2880 13

Kantor:
Bumi Pengembangan Insani Jl. Raya Parung Bogor KM, 42 Ds. Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat 16310

Telp:
(0251) 8610817, 861818, 8612044
SHARE