Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Dokter Layanan Primer (DLP)

475

Oleh: Elvia Rahmi M.P. / FK UNS 2012

Apresiasi dan Evaluasi 1 tahun Jokowi-JK

Sudah 1 tahun lebih Bapak Jokowi dan Jusuf Kalla memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di Indonesia. Selama 1 tahun ini pula, banyak kontroversi yang terjadi mengiringi kiprah kedua petinggi tersebut di Istana. Dari pembentukan kabinet, penunjukkan mentri dan orang-orang di lingkup kepresidenan, belum lagi kebijakan-kebijakan ekonomi, hukum, sosial politik yang selalu saja menuai berita miring di kalangan netizen. Namun, terlepas dari itu semua, ternyata ada beberapa sektor yang dinilai cukup berhasil digarap oleh pemerintah periode ini, salah satunya adalah kesehatan. Benarkah demikian?

Data termutakhir yang bisa diakses di bpjskesehatan.go.id menyebutkan jumlah peserta BPJS kesehatan mencapai 157.465.034. Berdasarkan sumber tersebut, cakupan kepesertaan BPJS per 25 Desember 2015 sudah mencapai 62%. Ketercapaian ini melebihi target awal dari BPJS sendiri. Dalam beberapa penelitian, termasuk hasil penelitian penulis, menyebutkan bahwa kesenjangan kualitas pelayanan kesehatan antara penyedia layanan swasta dan pemerintah juga sudah mulai menurun bahkan sudah mencapai kesetaraan dalam beberapa indikator antara lain dalam pelayanan dokter dan perawat. Keseimbangan kualitas pelayanan antara peserta BPJS dan umum juga layak mendapatkan apresiasi.

Berdasarkan Peta Jaminan Sosial 2014-2019 yang dikeluarkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), tahun 2015 merupakan tahun evaluasi dan perancangan strategi teknis untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) 2019. Perapihan manajemen, pemutakhiran data, dan peningkatan kualitas dari internal BPJS sendiri juga terus dilakukan guna menunjang sistem kesehatan yang sedang berjalan. Dalam hal ini, kepengurusan BPJS di bawah kepemimpinan dr. Fachmi Idris di rasa cukup berhasil, sehingga citra BPJS cukup baik di masyarakat.

Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat terkait sistem JKN ini agaknya masih menjadi polemik dikalangan praktisi medis, terutama dokter. Seperti yang kita ketahui, dalam sistem JKN, termuat aturan mengenai pelayanan kesehatan tingkat primer yang harus ditangani oleh Dokter Layanan Primer. Siapakah itu dokter layanan primer? Apakah dokter umum? Sayangnya bukan. Seorang dokter umum harus menempuh course beberapa bulan untuk mendapatkan status sebagai dokter layanan primer. Kalau calon dokter umum? Ia harus menempuh tambahan pendidikan setelah internship selama 2 tahun atau 4 semester. Jadi total pendidikan yang harus ditempuh oleh seorang dokter yang akan mengabdikan diri dalam layanan primer di era JKN kurang lebih 8 tahun. Cukup lama bukan? Namun sayangnya UU pendidikan kedokteran no. 20 tahun 2013 mensyaratkan demikian.

Sekilas tentang Dokter Layanan Primer (DLP)

Dokter layanan primer merupakan salah satu bidang spesialisasi yang membawahi bidang layanan primer dengan tambahan keahlian dibidang kesehatan masyarakat, kedokteran komunitas, dan manajemen pelayanan kesehatan. Standar kompetensi penanganan penyakit di DLP adalah penyakit yang termasuk dalam kategori 4, untuk kategori 3, 2 , dan 1, dokter di layanan primer harus merujuk dan atau memberikan penanganan sementara apabila dibutuhkan. Dokter layanan primer juga bertanggung jawab atas kesehatan komunitas yang ada dibawah tanggung jawabnya, sehingga diharapkan penjagaan kesehatan bangsa ini tidak hanya mengacu pada kuratif (pengobatan), namun juga usaha pencegahan dan perbaikan.

Polemik mengenai isu DLP ini sudah muncul sejak UU Dikdok tahun 2013 disahkan, dan masih berlanjut hingga hari ini. Beberapa waktu yang lalu, permintaan PK UU dikdok yang dilakukan oleh IDI ditolak oleh MK. Penyebab dari banyaknya pihak kontra terhadap DLP ini antara lain karena program DLP dirasa tidak efisien, baik dalam segi waktu maupun biaya. Dalam menghadapi MEA, dokter-dokter Indonesia perlu segera terjun ke lapangan, terutama daerah terpencil yang masih susah menjangkau fasilitas kesehatan. Lulusan pendidikan kedokteran saat ini harus mampu mengatasi masalah pemerataan pelayanan kesehatan dengan mau ditempatkan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Selain itu kementrian kesehatan juga harus segera mengisi kekosongan kebutuhan dokter umum di Indonesia karena sekarang rasio dokter umum : pasien masih 1 : 3000. Meskipun harus melewati serangkaian proses ‘naturalisasi’ terlebih dulu untuk tenaga kesehatan asing yang akan bekerja di Indonesia, tetap saja akan lebih baik rasa sakit bangsa ini dirawat oleh putra-putri terbaiknya, bukan oleh orang lain.

Dalam era JKN, dokter pratama atau yang praktik di pelayanan primer haruslah dokter layanan primer, apabila tidak menjadi dokter layanan primer berarti tidak tergabung dalam sistem JKN. Inilah yang masih menjadi evaluasi pelaksanaan JKN hingga di penghujung tahun 2015. Sistem yang tengah berjalan, belum didukung dengan kebijakan-kebijakan yang lebih komprehensif terkait dengan penyiapan tenaga kesehatan yang berperan sangat penting dalam sistem ini. Semoga kedepan, polemik dalam hal penyedia layanan kesehatan primer yang menjadi jantung JKN bisa segera tertangani dengan bijaksana.


***


Donasi Pendidikan
Mari bantu anak-anak Indonesia agar merdeka dari kemiskinan dan kebodohan melalui :

Yys Dompet Dhuafa Republika
Rekening BNI Syariah 2880 2880 13

Kantor:
Bumi Pengembangan Insani Jl. Raya Parung Bogor KM, 42 Ds. Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat 16310

Telp:
(0251) 8610817, 861818, 8612044