Kabinet Anti Gaduh

0
487

Seperti yang sudah jamak diberitakan. Presiden Joko Widodo pada hari Rabu (27/7/2016) mengumumkan reshuffle Kabinet yang kedua kalinya. Sebelumya Jokowi sudah
melakukan reshuffle Jilid pertama pada 12 Agustus 2015 dengan melantik enam orang menteri.

Dalam reshuffle jilid dua kemarin, presiden Jokowi melantik 12 menteri baru dan menggeser
empat posisi menteri. Diantara nama-nama menteri tersebut ada nama lama dan ada juga
nama baru, ada yang dari partai politik dan ada juga yang bukan. Sistem presidensialisme menjadi dasar bagi presiden untuk menggunakan hak preogratifnya. Sementara Hak preogratif adalah hak istimewa yang dijamin oleh konstitusi yang diberikan kepada presiden sebagai mandataris rakyat untuk menyusun pemerintahannya. Maka Jokowi berhak menyusun ulang Kabinet pemerintahannya selama dirasa kinerjanya belum baik
dan sesuai dengan visi pemerintahan. Prinsip dari hak preogratif tersebut adalah untuk
memperkuat posisi pemerintahan. Sehingga bisa jadi presiden melakukan reshuffle kabinetnya untuk memperkuat posisi pemerintahan dengan meningkatkan posisi tawar dan sebagai konsolidasi politik.

Konsolidasi Politik

Dari nama-nama yang mengisi reshuffle kabinet jilid dua ini Jokowi terkesan mulai
mengakomodasi kepentingan politik dari partai pendukung pemerintahan. Sebut saja Golkar
dan PAN yang merapat ke dalam kubu pemerintah mendapatkan jatah menteri. Setelah
sebelumnya tergabung dalam koalisi merah putih yang katanya akan menjadi koalisi permanen.

Masuknya partai Golkar dan PAN di kubu pemerintah otomatis menyisakan PKS dan partai
Gerindra yang konsisten berada di kubu oposisi, sementara partai Demokrat menyatakan
dirinya sebagai partai penyeimbang dengan tidak ikut keduanya.

Selain mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung pemerintah yang baru.
Jokowi juga mengakomodasi kekuatan masyarakat sipil yang sebelumnya ‘ditinggalkan’, yaitu Muhammadiyah. Sudah menjadi rahasia umum dalam setiap pemerintahan posisi menteri2 agama akan selalu dijabat oleh tokoh yang berasal dari NU dan posisi menteri pendidikan akandiisi oleh tokoh Muhammadiyah. Namun di periode awal pemerintahan Jokowi, Muhammadiyah sama sekali tidak mendapatkan jatah menteri. Hal ini merupakan konsekuensi dari dukungan NU yang mayoritas mendukung pencapresan Jokowi walaupun PBNU dibawah Said Awil Siradj saat itu mendukung pasangan Prabowo. Bisa dikatakan saat itu NU bermain dua kaki.

Sementara Muhammadiyah secara jelas mendukung Prabowo. Alhasil ketika Jokowi
menang Muhammadiyah tidak termasuk kedalam gerbong kekuasaan. Jokowi menyadari
bahwa tanpa dukungan dari Muhammadiyah pemerintahan akan kurang kokoh, maka sangat
penting mengembalikan Muhammadiyah melalui Muhadjir Effendi menduduki posisi
Mendikbud.

Hal ini sekaligus menegaskan keterkejutan banyak pihak dengan digantinya Anies
Baswedan. walaupun merupakan sosok yang menginspirasi banyak anak muda, namun Anies
Baswedan tidak memiliki posisi tawar politik yang kuat. Basis massanya pun baru relawan yang tergabung dalam gerakan turun tangan, sementara Jokowi menginginkan posisi tawar politik yang lebih dari itu. Konsolidasi politik yang dilakukan Jokowi juga dengan memasukkan Wiranto yang menjabat sebagai ketua partai Hanura sebagai Menkopolhukam. Hal tersebut karena Hanura berkurang jatah menterinya dari dua menjadi satu, sehingga perlu bagi Jokowi untuk menggantinya dengan ‘pentolannya’ yaitu dengan ketua partainya langsung.

Jangan Gaduh

Jokowi juga mengganti menteri yang selama ini selalu membuat gaduh di jagat pemberitaan. Salah satunya adalah Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang digantikan oleh Luhut B. Pandjaitan. Siapa yang tidak mengenal Rizal Ramli selaku seorang mantan aktivis mahasiswa, pilihannya untuk selalu beroposisi menjadi daya tarik untuk media. Bahkan di awal dia dilantik sudah berdebat dengan Wapres Jusuf Kalla tentang pembangkit listrik 35.000 Megawatt, belum lagi dengan Luhut B. Pandjaitan tentang reklamasi pulau G di Jakarta Utara. Selain itu Ignatius Jonan juga diganti, banyak yang menganalisa beliau diganti berkaitan dengan kegagalannya dalam mengatasi kemacetan mudik lebaran di pintu tol brebes exit (brexit).

Selanjutnya, Yuddy Krisnandi selaku menteri PAN-RB yang selalu mengeluarkan statemen-statemen dan tindakan yang menarik perhatian wartawan. Salah satu kegaduhan yang dia perbuat adalah sewaktu mengeluarkan raport kementerian dimana kementriannya sendiri menjadi salah satu yang paling baik dan membuat kegaduhan di internal kabinet kerja.

Presiden Jokowi menginginkan kabinet kerja fokus pada kerja sesuai dengan pidato
pelantikan Jokowi dan menghindari membuat kegaduhan. Untuk mendukung hal itu Jokowi
mengganti Sudirman Said yang beberapa waktu lalu sempat menghebohkan publik dengan
kasus ‘papa minta saham’ yang menjerat setya Novanto hingga akhirnya mengundurkan diri
dari ketua DPR-RI. Sebagai penggantinya Jokowi menarik Arcanda Tahar salah seorang
professional dan ahli pertambangan lepas pantai yang sudah 20 tahun tinggal di Amerika untuk pulang menjadi menteri ESDM. Tidak disangka baru menjabat 20 hari menteri ESDM Arcanda Tahar tersandung kasus Dwi kewarganegaraan dan terbukti memegang paspor USA. Hal ini menjadi pergunjingan publik selama seminggu. Dalam wawancara ekslusif Tempo edisi 21-28 Agustus 2016, Arcanda Tahar mengakui bahwa kewarganegaraan Amerika merupakan salah satu persyaratan agar hak patennya di akui Amerika, karena merupakan salah satu penemuan strategis di bidang pertambangan. Arcanda Tahar sendiri memiliki enam hak paten di bidang pertambangan. Dengan berat akhirnya Jokowi memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat jabatan Arcanda Tahar selaku menteri ESDM. Hal ini merupakan pilihan politik yang tepat agar tidak membuka celah presiden di makzulkan karena melanggar Undang-undang. Selain itu peristiwa ini juga menjadi catatan merah pemerintah terkait ketelitian lingkar dalam Jokowi dalam memilih menterinya.

Jokowi juga memanggil kembali Sri Mulyani sebagai menteri keuangan menggantikan
Bambang S.Brodjonegoro yang digeser menjadi Menteri perencanaan pembangunan. Pilihan initak ayal langsung menjadi perhatian publik. Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat sebagai
managing director world Bank dan pernah menjadi menteri di era SBY ini merasa harus kembali
ke Indonesia untuk memperkuat kebijakan fiskal Pemerintahan Jokowi. Pilihan ini mengesankan bahwa Jokowi menginginkan kinerja yang lebih berpengalaman, terutama dalam mendukung program pemerintah terkait pengampunan pajak (tax amnesty) yang belum optimal. Pilihan ini terbukti efektif karena di awal masa menjabatnya Sri Mulyani berhasil melakukan gebrakan dengan merombak postur APBN-P 2016 untuk menekan defisit anggaran. Sri Mulyani menyunat dana belanja sebesar Rp 133, 8 triliun terdiri dari, Rp. 65 Triliun jatah Kementrian dan lembaga dan Rp. 68,8 Triliun dari alokasi transfer ke daerah. Sri Mulyani juga menganggap patokan penerimaan pajak Rp. 1.539 Triliun tidak realistis dan dalam hitungannya penerimaan pajak kemungkinan hanya menyentuh Rp.1.320 Triliun (katadata.co.id, 2016). Dengan masuknya Sri Mulyani di jajaran pemerintahan Jokowi berharap kebijakan kementrian keuangan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan mensukseskan pemasukan pemerintah untuk mendukung pambangunan.

Presidensialisme jangan setengah hati

Jokowi dan Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden dengan memperoleh 70.997.833 suara atau 53, 15 persen dari jumlah pemilih. Sebagai pemenang pemilu presiden dengan suara mayoritas pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla merupakan mandataris langsung dari rakyat. Hal ini merujuk pada sistem presidensial yang sudah ditetapkan melalui UUD 1945. Berbeda ketika orde baru dimana presiden merupakan mandataris MPR RI.

Sistem presidensial sendiri merupakan sistem pemerintahan negara republik dimana
kekuasaan eksekutif dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. berbeda dengan sistem parlementer dimana rakyat memilih anggota legislatif dulu, kemudian anggota legislatif memutuskan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem presidensil presiden menjabat kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Presiden Jokowi dalam hal ini menduduki posisi yang kuat dan sentral dalam
pemerintahan. Dengan posisi yang kuat tersebut Jokowi dijamin secara konstitusi untuk
menunjuk pembantunya (menteri) dan menjalankan pemerintahannya. Akan tetapi dari awal
pemerintahan terlihat Jokowi tanggung-tanggung dalam melepaskan diri dari kepentingan
partai. Menurut analisis penulis sendiri Jokowi ingin lepas dari kepentingan partai namun
possinya yang lemah di PDIP membuat ia mau tidak mau harus mengakomodasi kepentingan
partai dan koalisinya.

Jokowi sendiri merupakan satu-satunya presiden terpilih di Republik Indonesia yang
bukan merupakan pendiri partai ataupun ketua partai. Kalau kita melihat sejarah republik ini
kita akan menyaksikan bahwa Soekarno merupakan pendiri dan ketua partai PNI, Soeharto
pendiri dan ketua dewan Pembina partai Golkar. Gusdur pendiri Partai kebangkitan Bangsa.
Megawati pendiri sekaligus ketua partai PDI-P. Terakhir SBY sebagai pendiri, ketua sekaligus
ketua dewan Pembina partai Demokrat. Praktis hanya Jokowi lah presiden yang merupakan
anggota ‘biasa’ dari PDI-P.

Posisi presiden Jokowi ini membuat ia harus menyesuaikan dengan kepentingan ring
satunya. Akan tetapi apa yang Jokowi lakukan akhir-akhir ini patut kita apresiasi. Presiden
terlihat konsisten untuk menyelaraskan ritme pembantu-pembantunya untuk produktif dan
menyesuaikan dengan nama kabinet kerja untuk selalu bekerja dan berhenti melakukan
pencitraan dengan membuat kegaduhan yang tidak perlu di depan publik. Walaupun masih ada menteri yang belum menampakkan hasil kinerjanya dan berada di dalam kabinet hanya sebagaipengikat koalisi dan menjaga hubungan baik.

Faizal Akbar
Mahasiswa Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fisipol UGM

 

Referensi

  • Nafi, Muchammad (2016) Langah Sri Mulyani Membenahi Anggaran Negara.
    http://katadata.co.id/telaah/2016/08/23/langkah-cepat-sri-mulyani-membenahianggaran-negara diakses pada (30/8) pukul 11.49
  • Redaksi Tempo (2016). Heboh Menteri Indo Amerika. Wawancara Eksklusif Arcanda Tahar, Majalah Tempo Edisi 21-28 Agustus 2016 . Tempo: Jakarta
BAGIKAN

LEAVE A REPLY