Kabinet Jilid II: Dagelan Politik. Hanya Tuhan yang Tahu

327

Oleh: Muhammad Abdullah ‘Azzam, Bachelor Students of Management Study, Faculty of Economy and Business, Sebelas Maret University, Surakarta. Penerima Manfaat Baktinusa Angkatan 6

Alhamdulillah Negara kita tercinta memiliki jajaran eksekutif baru. Tidak tanggung-tanggung mayoritas menteri dalam cabinet kerja jilid I diganti, dan bukan main, pergantian ini bisa jadi sebuah cerita yang menyejarah. Disisi lain, pergantian struktur pemerintah baik eksekutif maupun legislative bahkan yudikatif senantiasa meninggalkan Tanya, para penggerak perekonomian bertanya-tanya, kebijakan seperti apa hasil karyanya, beberapa pengamat politik menerka, dari partai mana menteri selanjutnya, dan lain hal lain cerita di seluruh Indonesia. Masyarakat bergairah, menanti sebuah ralisasi kata manis bernama harapan, harapan titipan 230 juta penduduk Indonesia, diamanatkan dari gelar pesta demokrasi lima tahunan.

Banyak pihak melihat pergantian Kabinet kerja jilid 2 ini dengan beragam perpektif. Pergantian massal menteri-menteri bahkan termasuk nama-nama yang tidak terduga, (sebut saja menteri ESDM dan mentri pendidikan) menimbulkan Tanya berbagai pihak. Ditambah fakta beberapa menteri yang cenderung kontroversial dengan ukuran kerja tidak jelas bahkan dinilai tanpa kontribusi oleh sebagian orang dipertahankan. Wacana perampingan kementerian masih sekadar wacana karena sampai detik ini belum ada satupun usaha untuk merampingkan struktur kementrian, termasuk beberapa menteri dengan struktur kementrian tidak jelas. Pertanyaan ini semakin bergelanyut dengan dipecahkannya rekor jabatan menteri tercepat, terjadi pada drama paska perombakan kabinet.

Menteri ESDM baru, hanya menjabat 10 hari dikarenakan paspor dan dugaan kewarganegaraan  ganda, dan muncullah menteri sementara dengan kapasitas tanda Tanya. Konom katanya dimunculkan untuk memuluskan negosiasi Freeport di negeri Papua. Namun tetap saja, perombakan kabinet ini adalah layak diperbincangkan. Banyak aspek bahasan bisa dikaji baik dari segi ekonomi hingga konspirasi. Disini penulis akan mencoba memaparkan sudut pandangan penulis tentang perombakan kabinet. Penulis akan mengambil bebrapa sudut pandang dan akan penulis bandingkan dengan kondisi di masyarakat dan beberapa dampak yang mungkin timbul di kemudian hari.

  1. Standarisasi Kinerja, Manajemen Pengendalian Kualitas Kabinet dan Realitas

Standarisasi kinerja menjadi topic bahasan bidang manajemen hampir 20 tahun terakhir. Kemunculan bahasan ini dikarenakan orang lebih suka dinilai berdasarkan hasil kerja-nya, dan penilaian berdasarkan lama pengabdian pada perusahaan tidak lain hanya variabel tambahan atau bahkan dianggap bias. Maka, masyarakat dewasa ini lebih suka melihat hasil karya seseorang, dibandingkan melihat senioritas nya. Dengan demikian dalam melihat kinerja pemerintahan masyarakat akan senantiasa melihat apa yang dihasilkan. (catatan : penilaian dengan metode ini mengutamanakn hasil fisik).

Mengomentari pergantian kabinet, masyarakat banyak memandang dari sudut pandang satu ini, maka ketika beberapa nama yang tidak terduga dikeluarkan dari kabinet, masyarakat cenderung bersikap skeptic, menyayangkan sembari menilai-nilai kinerjanya, pola penilaian demikian akan berkaitan dengan bahasan berikutnya, mengapa? Media senantiasa menunjukkan beberapa hal menarik, dalam hal ini kebijakan kontroversial menteri-menteri baru. Respon pertama masyarakat selalu sederhana, “menteri dahulu ngga begitu kok”, dan tentu,dampaknya penolakan massal. Ingat kembali pernyataan kontroversial soal sekolah seharian penuh, rokok senilai 50.000 dan lain-lain.

Coba kita Tarik garis lurus dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan perombakan kabinet. Disayangkan frekuensi pola pikir masyarakat belum ada pada satu frekeuensi. Buktinya beberapa menteri yang dinilai dibawah performa justru mash dipertahankan, bahkan beberapa menteri yang lain dikenal suka memunculkan kebijakan-kebijakan kontroversial. Akhirnya, akan muncul bahasan kedua, apakah ada wacana titipan berbaga pihak dalam perombakan kabinet? Dengan adanya wacana demikian beberapa konstituen bahkan mungkin sebagian besarnya akan lebih ketat dalam enilai kebijakan pemerintah dan akan semakin sering memunculkan tindakan penolakan dari masyarakat.

Setidaknya pada bahasan ini, perombakan kabinet periode ini telah menimbulkan sebuah tanda Tanya, dan menunjukkan sebuah kualitas perombakan. Penulis mengakui perombakan kabinet pada era bapak Jokowi sangat luar biasa karena sama sekali tidak variabel ekonomis yang terpengaruh, justru selama beberapa hari IHSG mengalami trend peningkatan. Namun disayangkan, frekuensi yang belum sama dengan masyarakat menimbulkan masalah tersediri yang akan dibahas berikutnya.

  1. Pergantian Kilat dan Wacana Titipan Asing

Arcandra Tahar menjadi cerita besar, mewarnai drama perombakan kabinet. Memecahkan rekor sebagai menteri dengan masa kerja tercepat paska reformasi, penggantian dan masalah yang diangkat pada kasus Acrcandra Tahar menjadi isu bahasan masyarkat, dan berujung pada kesimpulan “apakah pemerintah kita masih dikendarai asing atau pihak-pihak tertentu?”. Kebijakan presiden dalam mempertahankan putri Megawati juga menjadi tanda Tanya, dengan hasil kerja 0 alias tidak bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat, membuat public memberikan kesimpulan bahwa kepentingan partai politik masih erat dengan kabinet baru pemerintahakan Jokowi-JK.

Tetapi perlu kita pahami bersama, pemerintahan atau pihak berkuasa memiliki hak mutlak untuk menentukan warna kekuasaan, metode bahkan kepada pihak mana pemerintah memihak. Meskipun kesemuanya melibatkan Negara, namun ini adalah konsekuensi yang harus ditanggung Negara melalui pesta demokrasi-nya. Maka, tidak bisa kita mutlak mengkoreksi hingga menyalahkan pemerintah atas kemelut yang terjadi, bahkan hingga tergadaninya Negara, perlu diingat pemerintah dilahgirkan dari warga-nya, dan itu mutlak sebagai konsekuensi.

Adalah wajar sebuah pengelola Negara memiliki keberpihakan, namun peru dikaji ulang adalah kepada pihak siapa dan dengan metode pendekatan seperti apa. Era soekarno dengan nasakomnya menunjukkan keberpihakan erat pada soviet dengan mengatakan poros Moskow, Peking dan Jakarta dan berujung pada petaka 30 September. Era Soeharto diwarnai dengan keberpihakan pada NATO dengan pinjaman IMF dan Bank Dunia yang luar biasa membunuh, dan terus diwariskan hingga paska reformasi. Namun perlu dicatat, perbedaan besar di masing-masing era adalah metode pendekatan dan pemutusan keberpihakan, yang sangat berbeda. Era Soeharto disebut sebagai era paling berhasil dalam menjaga poros keberpihakan pemerintahan dan baru bisa digulingkan 32 tahun kemudian.  Sedangkan era reformasi dan setelahnya adalah era keberpihakan menjadi isu sensitive dan menimbulkan penilaian atas kinerja pemerintah. Semakin terlihat condong pada kepentingan asing atau pihak tertentu, maka semakin memicu antipati di kalangan masyrakat.

Dalam perombakan kaninet tahun ini, pemerintahan partai figure tunggal menjadi wacana terkuat, istilah “kanjeng mami”  umum digunakan berbagai kalangan untuk menyebut seorang pemimpin partai, dimana putrinya akan senantiasa aman di kabinet apapun kondisinya. Keberpihakan pada China menguat dengan sentiment-sentimen pro China, kua diusung pemerintah. Sedangkan wacana Freeport yang menghilang paska terror Sarinah seolah menjadi garansi bercokolnya kepentingan barat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Archandra Tahar hanya sekelumit cerita di permukaan, selebihnya masyarakat hanya mampu menunggu, seperti sebuah eksekusi tembakan penalty.

  1. Isu Panas di Awal, Program atau Popularitas

Korea Utara, sebuah Negara sosialis terakhir di Semenanjung Korea setiap tahun rutin menunjukkan kapabilitas militer mereka dengan parade-parade ataupun uji coba nuklir. Dalam setiap unjuk gigi itu, masyarakat senantiasa dilibatkan, tentu, dengan kebijakan represif khas Negara sosialis untuk mendukung apapun yang dilakukan pemerintah. Hasilnya, masyarakat akan berada pada kesadaran, bangsa mereka adalah bangsa besar, kuat lagi perkasa. Meskipun dilanda keterpurukan sebagian besar orang korea utara masih memilih untuk bertahan dan tidak melakukan perlawanan kepada pemerintah.

Berbeda di Indonesia, masyarakat sangat terlibat langsung dan sangat diizinkan untuk mengambil sikap atas berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah. Sehingga sangat umum pada awal masa jabatan, banyak pihak di pemerintahan yang memulai dengan kebijakan-kebijaka kontroversial, bahkan beberapa acara kenegaraan dirubah konsepnya sedemikian rupa sehingga menimbulkan ruang bagi masyarakat untuk memberikan komentar, berpihak, bahkan menolak. Namun disayangkan, seringkali perilaku demikian hanya terhenti pada tahapan “oke saya sudah populer, saya selesai”. Akhirnya, bukan menjadi sebuah program yang dilaksanakan guna kepentingan masyarakat, tidak lain isu-isu tersebut hanya menjadi “sarana menyibukkan masyarakat”.

Pada bahasan pertama, masyarakat dengan pola pikir peniliaian kinerja betul-betul melihat secara fisik dari sebuah kebijkan baik itu bagi diri mereka sendiri mupun secara umum. Didukung dengan media, akhirnya masyarakat memilih untuk “mengeluarkan” penilaian mereka dan tentu, perbedaan penilaian akan membuka ruang-ruang diskusi, dan, diskusi itu menyibukkan. Padahal, setelah itu tidak ada apa-apa yang diperoleh.

Dengan demikian sampai pada perombakan detik ini, kabinet baru masih belum berubah gaya. Popularitas dan penyembunyian isu masih menjadi kepentingan utama. Nyatanya, belum ada satupun isu panas yang digulirkan menjadi program kerja, seolah semua menguap. Akan menjadi tanda Tanya besar, apakah pemerintahan atau kabinet baru ini akan bekerja, atau hanya mencari popularitas? Karena kenyataan berbicara, drama paling seru dan paling konyol adalah drama pemerintahan.

  1. Harapan dan Kesadaran Berislam, Pemenuhan Zakat, dan Haji Illegal

Islam adalah agama dengan pemeluk paling banyak secara nasional. Tercatatat 70-80% masyarakat Indonesia masih muslim. Bahkan beberapa memiliki pandanga islam yang beragam, maka, jika mencari heterogenitas dalam islam, lihatlah Indonesia. Patut bersyukur sampai perombakan kali ini hampir seluruh menteri masih mengucapkan “Assalamualaikum” dengan fasih, masih memakai kopiah hitam, dan doa-doa di MPR masih diawali dengan bacaan  basmalah.

Namun, jika kita membicarakan potensi dengan harapan, Indonesia masih menjadi sebuah ironi dalam peradaban islam global. Ummat Islam seluruh penjuru dunia berkali-kali menyampaikan harapan, harapan yang dulu diikrarkan dan diwujudkan bangsa ini melalui konferensi Asia Afrika tahun 1955. Bisa dikatakan, bangsa Indonesia sagat ditunggu perannya secara global terutama dari potensi keislaman yang dimiliki, namun memang belum terlihat adanya wujud nyata dari pemerintahan saat ini tentang realisasi peran global tersebut.

Terlalu jauh jika kita membahas isu kebebasan Palestina, kita akan coba melihat indikator ekonomi dan kemakmuran sebuah Negara dari aspek islam. Islam adalah agama social, bahkan memiliki istrumen solusi ekonomi real time dan applicable untuk segala kondisi bernama zakat. Akan penulis buat ungkapan sederhana tentang pengelolan zakat, “siapakah stakeholder terbesar pengelolaan zakat? Pemerintah atau Negara melalui masyarakat?”. Kenyataannya, meskipun BAZNAS mengelola zakat secara legal atas seluruh PNS minimal dalam tubuh Kementrian Keagamaan, penghimpunan zakat masih jauh dibawah lembaga-lembaga swasta yang bahkan cakupan sebarannya sudah internasional.

Selain zakat ada sebuah ibadah wajib yang kekayaan mutlak menjadi syarat terpenuhinya ibadah tersebut. Ya, haji, ibadah palig sakral dan secara ekonomis memiliki nilai paling besar nyatanya masih belum bisa ada penjaminan kenyamanan berhaji, karena sampai detik ini haji masih dikelola pemerintah, maka, pihak yang pantas dipertanyakan adalah seberapa becus muslim di kabinet dalam mengelola aspekyang satu ini. 177 calon haji yang terdampar di Filipina karena terjebak biro perjalanan nakal menjadi sebuah tanda Tanya, kok bisa? Ditambah lagi nominal uang yang bermain berkali lipat diatas haji pada umumnya. Hanya Allah yang tahu.

Ambil nasi goreng dan coba nikmati sebuah dagelan lucu di Indonesia. Beberapa aspek yang terlihat dan menjadi objek diskusi masyarakat kecil adalah indikator, bagaimana masyarakat memandang perombakan kabinet. Peran kita apa? Berdoa, ranah diatas sana saat ini cukup jauh untuk digapai Megaphone, karena tidak banyak orang mau meminggul megaphone dewasa ini. Karya generasi muda menjadi harapan lain, ya, tentu jika generasi itu masih ada. Wallahu ‘Alam.

Sumber :

  • Wikipedia.org/Archandra-tahar
  • Google.com
  • Kapanlagi.com
  • Dan berbagai sumber dan diskusi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

 

 


***


Donasi Pendidikan
Mari bantu anak-anak Indonesia agar merdeka dari kemiskinan dan kebodohan melalui :

Yys Dompet Dhuafa Republika
Rekening BNI Syariah 2880 2880 13

Kantor:
Bumi Pengembangan Insani Jl. Raya Parung Bogor KM, 42 Ds. Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat 16310

Telp:
(0251) 8610817, 861818, 8612044
SHARE