Klaim Res Publica antara Negara dan Agama

347

Oleh: Mohamad Nurdin, BA V UGM

Pemetaan peran agama dan negara sebagai komponen penting, khususnya untuk artikulasi ketentuan HAM yang berlaku secara universal, dalam penelitian ini perlu tinjauan pustaka untuk memperkaya perspektif dan menajamkan analisis dalam pembahasan. Negara sebagai otoritas tertinggi dalam wilayah bangsa Indonesia memegang kuasa besar untuk mendukung dan melindungi HAM. Sedang, agama memiliki faset kompleksitas dalam kehidupan yang diikuti oleh massa yang taat.

Dalam hubungan antara negara dan agama semula berlaku adagium “cuius regio, eius religio”, bahwa penguasa suatu wilayah menentukan agama negara. Luthfi Assyaukanie menggolongkan Indonesia sebagai religious democratic state yang mana merujuk pandangan negara yang menolak eksistensi ‘agama negara’ tapi tidak juga mengutamakan sekularitas dalam penyelenggaraan negara.

Perspektif hukum internasional, definisi Negara sebagaimana ditentukan dalam Montevideo Convention on Rights and Duties of Statesmasih dapat diterima secara luas yaitu memiliki populasi permanen, wilayah yang tetap, dalam satu pemerintahan, dan memiliki kapasitas untuk melakukan hubungan dengan Negara lain. Sebagai ekspresi kedaulatan, Negara dalam hal ini memegang otoritas tertinggi dalam menyelenggarakan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk melindungi hak-hak sipil dan politik subyeknya.

Dalam tinjauan pustaka terkait agama, penulis fokus pada karya Daniel L. Pals yang berjudul Dekonstruksi Kebenaran: Tujuh Teori Agama(2005). Buku ini menelusuri karya-karya besar para ilmuan peletak dasar pendekatan ilmiah pada agama. Daniel L. Pals menyeleksi ketat studi-studi tentang agama tersebut dalam filter orisinalitas teori klasik bukan dalam kemasan yang kompleks serta memperhitungkan konsistensi para pencetus teori tentang agama. Berikut beberapa ilmuan yang dibahas: E.B. Tylor, J.G. Frazer, Sigmund Freud, Emilie Durkheim, Karl Marx, Mircea Eliade, E. Evans-Pritchard, dan Clifford Geertz.

Penjabaran dari “Dekonstruksi Kebenaran: Tujuh Teori Agama” bahwa agama merupakan faset yang kompleks dalam hidup manusia. Lapisan etnologis dari studi agama oleh E.B. Tylor dan J.G. Frazer menyingkap agama dalam bentuk animisme dan magis, sedangkan kajian antropologi E. Evans-Pritchard kembali mengangkat ‘konstruksi hati’ dalam masyarakat ketika menjelaskan agama. Sigmund Freud sendiri berkutat pada teori kepribadian yang pada gilirannya berkait dengan kebutuhan akan agama. Karl Marx mendekati agama sebagai alienasi. Sedangkan Mircea Eliade menjelaskan agama sebagai hakikat yang sakral. Terakhir, Clifford Geertz, yang melakukan studi antropologinya di Indonesia, berkesimpulan agama sebagai sistem kebudayaan.

Dari kedua definisi operasional tentang agama dan negara tersebut, dapat ditarik premis bahwa negara berkuasa atas perlindungan hak-hak sipil dan kebudayaan termasuk ekspresi keberagaman agama dan keyakinan. Ekspresi beragama dan berkeyakinan merupakan bagian dari HAM, sebagaimana tercantum dalam pasal 18 Deklarasi Universal HAM bahwa:

“Setiap orang berhak untuk mempunyai kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dimuka umum maupun sendiri”

Hubungan antara agama dan negara menjadi fokus kajian pada beberapa literatur sebagai berikut: Pertama, “Public Religions in the Modern World” oleh Jose Casanova yang menekankan gagasan bahwa agama harus memiliki ruang kedaulatannya sendiri dalam memengaruhi kehidupan publik yang berbatasan langsung dengan struktur sosial lainnya, seperti negara atau institusi publik lainnya Lebih lanjut Casanova menegaskan agama publik dapat memperkuat kehidupan publik dalam masyarakat madani (strengthening the public sphere of modern civil societies).

Kedua, “Religion and the State: A Comparative Sociology” oleh J.M. Barbalet, Adam Possamai, dan Bryan S. Turne bahwa dalam era globalisasi, tingkat heterogenitas demografi yang tinggi, dan modernitas, agama justru mendapat identifikasi sebagai institusi yang dikenal dan memiliki kesatuan tersendiri (recognizable and unified institution) dan dikelola oleh negara dalam urusan yang menyangkut publik.

Ketiga, “Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis” oleh Benyamin Fleming Intan yang menganalisis hubungan agama dan negara sejak masa pra-kemerdekaan sampai akhir Orde Baru dengan ciri khas berupa dualitas manifestasi. Di satu sisi perwujudan agama di ruang publik dapat meningkatkan potensi konflik dan memperdalam jurang perbedaaan tetapi disisi lain agama juga merupakan pemain besar dalam mewujudkan liberasi, keadilan, dan demokrasi.


***


Donasi Pendidikan
Mari bantu anak-anak Indonesia agar merdeka dari kemiskinan dan kebodohan melalui :

Yys Dompet Dhuafa Republika
Rekening BNI Syariah 2880 2880 13

Kantor:
Bumi Pengembangan Insani Jl. Raya Parung Bogor KM, 42 Ds. Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat 16310

Telp:
(0251) 8610817, 861818, 8612044
SHARE