Mengubah Wajah Jalan Kesehatan

477
musim penghujan membuat sejumblah jalan di pondok gede, bekasi nampak rusak para pengendara harus berhati hati melewati kubangan,

Ini adalah tulisan tentang pembelaan, pembelaan hak yang terenggut. Ini adalah tulisan tentang perjalanan panjang, yang dimulai dari langkah pertama. Ini adalah tulisan tentang aku, kamu, dan mereka.

Di tengah teriknya matahari Februari, ku susuri sepanjang jalan kesehatan yang diapit oleh kampus UGM dan RSUP Dr. Sardjito. Macet, bau tak sedap, kotor, dan terlihat kumuh. Barang kali itu kesan kuat bagi setiap orang yang melintasi jalan kesehatan, bukan hanya aku. Saat itu puluhan hingga ratusan pedagang kaki lima berjajar di jalan kesehatan, memakan trotoar dan badan jalan. Tak cukup itu, deretan parkir mobil dan motor yang diakomodir pun turut berpartisipasi dalam membentuk wajah jalan kesehatan yang carut marut.

Bukan tanpa usaha, tercatat dalam sejarah, sebelumnya telah dilakukan relokasi terhadap pedagang kaki lima jalan kesehatan. Tapi sayang, selalu gagal. Di lokasi barunya, pedagang tidak mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membuat mereka bertahan. Hasilnya, satu persatu pedagang pun mulai kembali ke jalan kesehatan. Pembiaraan dari pihak berwenang makin memperparah kondisi ini. Berangsur-angsur mereka kembali lagi ke jalan kesehatan, berjualan hingga beranak-pinak. Jalan kesehatan tak ubahnya rumah bagi mereka.

Ada gula ada semut. Sebagai konsekuensi ramainya pembeli, kebutuhan tempat parkir pun muncul. Dengan tak adanya lokasi yang bisa diguakan untuk tempat parkir, maka tak terhindarkan, jalan kesehatan pun beralih fungsi menjadi kantong parkir. Diperparah dengan minimnya tempat parkir yang disediakan RSUP Dr. Sardjito untuk pengunjungnya. Jalan kesehatan semakin ramai sebagai kantong parkir.

Lalu siapa yang salah? Harusnya bagaimana? Untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul, ku temui berbagai pihak terkait. Mulai dari yang utama, para pedagang kaki lima. Dimulai dengan diskusi bersama salah satu pengurus paguyuban pedagang, hingga hampir semua pedagang. Tentu itu tak ku lakukan sendiri, kita bersama, Advokasi Kemasyarakatan BEM KM UGM. Dari diskusi ini ku dapatkan berbagai versi cerita tentang adanya pedagang kaki lima jalan kesehatan ini. Saat itu juga sudah mulai ada wacana relokasi, maka ku tanyakan juga pendapat mereka, ada yang setuju, setengah setuju, ada juga yang menolak keras. Tapi yang jelas, menjadi pedagang di jalan kesehatan adalah cara bagi mereka untuk bertahan hidup.

Selanjutnya kami putuskan untuk menemui berbagai pihak terkait, pemerintah daerah sleman melalui dinas pasarnya. Diskusi dari mulai bagian terbawah dinas pasar secara struktural seperti petugas kebersihan yang mengelola kebersihan jalan kesehatan, hingga ke pejabat sekelas kepala bagian atau pun kepala dinas kami lakukan. Hasilnya, sebuah komitmen bagi kami untuk mengawal secara serius kasus ini dan bagi mereka untuk melibatkan serta lebih terbuka terkait informasi pada kami.

Dari investigasi kasus ke dua pihak saja kami sudah menemukan kejanggalan. Bagaimana para pedagang tak berdaya, semacam kehilangan haknya untuk mengemukakan pendapat, atau kasarnya “dibodihi”. Di setiap agenda pewacanaan relokasi, mereka hanya berperan sebagai objek, mendengarkan satu arah, dan menurut setiap keputusan dinas pasar. Ketidakberdayaan pedagang pun makin menjadi disebabkan paguyuban pedagang yang tidak berjalan baik, mereka kehilangan taring untuk bersuara.

Investigasi awal pun berlanjut, UGM dan RSUP Dr. Sardjito menjadi sasaran kami selanjutnya. Ada satu hal yang menarik. Bahwa ketidaksanggupan kedua pihak tersebut untuk menata jalan kesehatan lah yang menjadikan relokasi ini dibebankan pada dinas pasar. Tak banyak yang dilakukan kedua pihak ini dalam relokasi, hanya sebatas rapat dan sumbangan material.

Proses investigasi adalah kegiatan mengumpulkan data secara lengkap dan valid sebagai basis advokasi. Data yang diperlukan bisa berupa data kuantitaif, informasi subjek, media masa, stakeholders, dan literatur ilmiah. Proses investigasi menjadi suatu hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi langkah selanjutnya. Jika data yang didapat dari investigasi keliru maka menyebabkan analisis dan penyikapan kemungkinan besar keliru. Tak heran sering kali proses advokasi menghabiskan waktu cukup banyak dalam proses investigasi.

Investigasi hanya awal dari advokasi yang kami lakukan, masih ada banyak langkah antara lain studi kebijakan dan analisis, perumusan planing of action, deseminasi, community empowerment and development, serta pendampingan dan pengawasan hingga pasca relokasi.

Studi kebijakan dan analisis. Dalam tahap ini permasalahan dikaji secara mendalam hingga dapat disimpulkan akar permasalahan dan etiologi dari permasalahan tersebut. Perlu adanya deskripsi yang jelas dan sistematis sehingga benang kusut permasalahan dapat lebih mudah diuraikan. Di awal kami menyimpulkan ada dua hal yang harus diprioritaskan dalam advokasi ini. Pertama, penguatan paguyuban pedagang kaki lima sebagai wadah penyatu pedagang. Hal ini disasari kenyataan bahwa pedagang memiliki suara yang lemah, persatuan yang kurang, dan posisi tawar yang rendah. Kedua, penyetaraan posisi semua pihak. Di awal seolah-olah pedagang hanya sebagai objek. Maka tentu perlu segera dilakukan penyetaraan, karena jika terus demikian bisa jadi ketidakadilan dan kesewenang-wenangan akan muncul. Jika kedua hal tersebut berlangsung baik maka berbagai langkah advokasi selanjutnya akan lebih mulus.

Penguatan paguyuban dilakukan dengan membuat forum kulturan dalam tempo sekitar sepekan sekali di waktu sore-malam. Dalam forum tersebut pembahasan meliputi penyerapan aspirasi, diskusi, perumusan langkah ke depan, hingga penyadaran bahwa penguatan paguyuban sangat penting. Berkali-kal ini kami lakukan, termasuk upaya penyadaran pedagang tentang pentingnya kesolidan paguyuban. Hingga pada akhirnya pesan berulang kami tertangkap juga oleh mereka, hingga tanpa paksaan mereka melakukan restrukturisasi dan perbaikan sistem paguyuban.

Penyetaraan posisi dengan pemerintah, UGM, RSUP Dr. Sardjito kami awali dengan melaksanakan Forum Dialogis. Dimana dalam forum tersebut ketiga pihak tersebut duduk bersama dan setara dengan perwakilan pedagang. Demikian pula mahasiswa secara umum dilibatkan guna menanyakan dan mengkritisi kebijakan relokasi. Dilanjutkan dengan upaya intensif untuk terus membuat forum aspirasi dan tanggapan antara berbagai pihak tersebut. Tentu juga dengan intesitas pertemuan yang intensif di luar forum untuk mengoptimalkan komunikasi.

Langkah selanjutnya, perumusan planing of action (POA). Sekalipun dinamika dilapangan dalam advokasi non litigasi sering kali berubah-ubah, pembentukan POA tetap menjadi prioritas. Gerak langkah dan tahapan-tahapan proses advokasi non litigasi harus jelas. Mencakup tahapan-tahapan dengan berbagai pendekatan. Setidaknya perumusan POA mempertimbangkan tiga aktor yang berperan dalam setiap permasalahan (diluar advokat). Antara lain masyarakat, stakeholders, dan second ring (pihak terkait yang tidak menjadi aktor utama). POA juga harus secara jelas menjadi guide line implementasi program per satuan waktu (timeline yang jelas). Dinamika lapangan menuntut agar dilakukan evaluasi POA secara periodik. Maka secara rutin per satuan waktu tertentu perludilakukan adaptasi POA dengan kondisi lapangan.

Dalam waktu satu bulan pertama kami fokuskan untuk investigasi. Bulan ke dua hingga empat kami fokuskan untuk penguatan paguyuban dan penyetaraan posisi pedagang. Selanjutnya kami sesuaikan dengan kondisi lapanga sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dalam pengadvokasian (terutama di masyarakat) perlu sering dilakukan evaluasi terkait dinamika lapangan.

Deseminasi merupakan upaya mewujudkan kolektivitas gerak. Proses advokasi membutuhkan keselarasan dalam gerak antara berbagai pihak. Maka deseminasi atau penyebaran informasi untuk menciptakan kesedaran dilakukan melalui diskusi, propaganda, media, tulisan, dan kampanye. Kolektivitas massive sangat menjadi salah satu tumpuan proses advokasi. Fase ini kami lakukan dengan mempublikasikan tulisan, video, poster, dan upate pengadvokasian melalui berbagai media sosial dan cetak.

Proses advokasi kemasyarakatan bukan hanya berbicara tentang bagaimana keadilan diraih dan kebenaran ditegakan, namun juga berbicara tentang kemandirian dan keberanian bagi masyarakat untuk membela diri sendiri. Maka proses community empowerment and development menjadi bagian penting advokasi kemasyarakatan. Menyatukan masyarakat dalam bingkai kesolidan guna membentuk poros gerak yang dinamis. Masyarakat sebagai poros gerak advokasi kemasyarakatan itu sendiri memiliki makna bahwa masyarakat sanggup untuk membangun sebuah tatanan kekuatan yang besar. Sehingga tidak ada tekanan dalam menyampaikan aspirasi, tidak ada hambatan dalam mempertahankan haknya, dan tidak ada ketakutan pada tiran. Hal tersebut berujung pada kapasitas self advocacy pada masyarakat itu sendiri. Sehingga pasca ditinggalkan oleh kami, mereka tetap mandiri memperjuangkan haknya. Tak hanya itu, pembekalan juga dilakukan dalam proses advokasi pedagang kaki lima sardjito. Tercatat telah terlaksana 13 kali pelatihan dan/atau sekolah pasar yang diberikan pada pedagang pasca relokasi. Pelatihan meliputi hygiene sanitasi hingga strategi marketing. Harapanya para pedagang memiliki power yang lebih tinggi dalam menjalankan aktifitasnya karena sudah dibekali.

Pendampingan dan pengawasan. Kolaborasi antara pihak yang melakukan advokasi kemasyarakatan terhadap masyarakat itu sendiri dilakukan dengan upaya pendampingan dan pengawasan secara berkelanjutan dan periodik. Masyarakat butuh bantuan berkaitan dengan masalahnya, bahkan sekedar menjadi teman diskusi dan curah pendapat. Maka, makna mendalam advokat bukan sekedar mebela dan menegakan kebenaran, tapi tentang bagaimana menjadi bagian keluarga yang baik dari masyarakat. Mencintai mereka secara lebih, sebagaimana keluarga kita di rumah.

Pedampingan dan pengawasan hingga tulisan ini dibuat sudah memakan waktu sekitar 9 bulan. Terdiri dari bebagai bentuk pendampingan, mulai dari penyerapan aspirasi, protes, desakan, hingga branding. Ruang lingkup pengadvokasian yang kami lakukan pun cukup  luas dari mulai jaminan keadilan bagi pedagang melalui verifikasi data sehingga semua pedagangyang berhak mendapatkan lapak di lokasi berjualan baru (Waroeng Kuliner Sardjito), bangunan, fasilitas, proses dan prosedur relokasi dan lainya.

Pengawalan pasca relokasi juga dilakukan. Terutama untuk mewujudkan kenyamanan bagi pedagang dalam berjualan di Waroeng Kuliner Sardjito. Jangan sampai berulang ke tiga kalinya. Karena omzet turun drastis pedagang kembali ke jalan kesehatan. Yang pertama dengan mengimplementasikan strategi pemasaran yang sudah direncanakan. Diantaranya dengan membuat acara Music Corner dan Lunching Waroeng Kuliner Sardjito, propaganda media, dan mendorong pengunjung RSUP Dr. Sardjito serta mahasiswa UGM untuk makan di Waroeng Kuliner Sardjito. Selain itu penyerapan aspirasi dan advokasi fasilitas penunjang seperti air, listrik dan alat-alat kebutuhan mushola juga dilaksanakan.

Bagi siapapun, advokasi bukanlah konsumsi elit, bukan hanya bisa dilakukan oleh yang punya banyak pengalaman, tapi advokasi berbicara tentang seberpa kita peduli dan seberapa kita mencintai. “Tak ada satu pun hak yang boleh dirampas, tak boleh ada satu pun penindasan yang lolos dari hantaman kebenaran”.

Saat ini wajah jalan kesehatan telah berubah, dari kumuh menjadi bersih dan rapih. Demikian pula Waroeng Kuliner Sardjito telah beroperasi sekitar satu setengah bulan dengan bangunan yang lebih gagah, maklum dana yang dibutuhakan untuk pembangunan mencapa 1 M. Semakin hari pengunjung pun makin ramai. Senyum pengunjung dan pedagang sama-sama terkembang di sini. Walaupun masih ada kekurangan di beberapa hal, tapi itu terus diperbaiki bersamaan dengan waktu. Segala yang tertulis ini tentu tak mampu mencakup seluruh langkah advokasi yang dilakukan, untukmengetahui lebih lanjut tentang pengadvokasian pedagang kaki lima sardjito silahkan kunjungi www.advokat.co.nr.


***


Donasi Pendidikan
Mari bantu anak-anak Indonesia agar merdeka dari kemiskinan dan kebodohan melalui :

Yys Dompet Dhuafa Republika
Rekening BNI Syariah 2880 2880 13

Kantor:
Bumi Pengembangan Insani Jl. Raya Parung Bogor KM, 42 Ds. Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat 16310

Telp:
(0251) 8610817, 861818, 8612044
SHARE