Menjadi Pemimpin Akar Rumput

612

Berbicara soal kepemimpinan alternatif, maka justru saya banyak belajar untuk merendahkan hati, banyak evaluasi diri, dan menengok kebawah, karena kebanyakan orang keliru persepsi, sehingga mengidentikkan  pemimpin itu dengan jabatan dan kekuasaan, sehingga kita lebih banyak mendongak ke atas, dan dengan bahasa yang melangit,  yang kadang tidak bisa dipahami oleh masyarakat akar rumput yang terbiasa dengan bahasa yang membumi.  

Menjadi pemimpin tidaklah mudah, apalagi menjadi pemimpin pada masyarakat akar rumput, seperti diambli dari quotes Gadjah Mada Mengajar (2012) bahwasanya kita bisa Belajar dari filosofi AKAR, meski berada di bawah tanah, Berada tersembunyi bersama tanah, dan meski tak pernah terlihat, namun ia tak pernah mengeluh, dengan kuat cakarnya menghujam ke bumi, ia tak pernah bosan menyangga batang-batangnya yang menjulang ke langit. Karena ia tak pernah kelelahan mengalirkan sari air ke batang-batangnya hingga menebarkan buah lezat. Karena ia, tak pernah berhenti mengajarkan hakikat KEIKHLASAN SEJATI, yang tak perlu dilihat, tak perlu dipuji, tapi dengan terus melakukan tugasnya. Belajar untuk selalu ikhlas dan terus berkontribusi. Karena hakikat kontribusi bukan terlihat, tapi terasa.

Namun, di jaman yang serba modern ini, sangatlah susah menacari sosok pemimpin yang mau mengakar rumput, lebih banyak “oknum pemimpin” saat ini yang lebih suka “terlihat’ daripada “terasa”  dedikasinya , sebuah efek dari yang namanya pencitraan seorang pemimpin. Dan itulah yang kini menjadi sebuah trend bahkan sudah menjadi sebuah kebutuhan.

Ketika Pilkada datang, banyak sekali oknum yang pintar dalam beretorika, berwacana, namun ketika sudah “jadi”, hmm…. janji tinggalah janji ketika Pilkada, evaluasinya justru ada saja oknum yang masuk bui penjara karena banyak terlibat kasus korupsi dan lain sebagainya. Sehingga wajarlah bila muncul opini bahwa para pemimpin Indonesia tak punya prestasi individual, bisanya mengandalkan kelompok, persis main bola kaki keroyokan (Pramodya Ananta Toer dari buku Saya Terbakar Amarah Sendirian! ). Mungkin hal inilah yang menyebabkan lebih banyak  para pemimpin melakukan upaya pencitraan daripada banyak terjun ke lapangan, dan yang penting bisa “terlihat” oleh publik, bukan lagi “terasa” oleh masyrakat lapisan bawah.

Menjadi pemimpin akar rumput tidaklah harus menjadi leader pada jabatan strategis, belajar dari bapak Tasmin, sosok kelapa sekolah di SD 2 Temuireng, sebuah SD yang sangat terpencil di daerah Blora, tepatnya di dusun alasmalang,  Indonesia sudah 67 tahun merdeka, namun SD 2 Temuireng lebih mirip sebagai gudang daripada sebuah tempat untuk menimba ilmu, dan ternyata….para pemimpin yang punya jabatan pun, barangkali belum pernah kesana. Jikalau profile SD ini tidak diangkat di Media, saya ragu kalau para pemangku jabatan mau terjun ke lokasi yang jauh dari peradaban dan juga teknologi.

Bagi saya Pak Tasmin dan para guru disana adalah pemimpin akar rumput yang sesungguhnya, karena mereka bisa menggerakkan dan berkontribusi mempertahankan desanya untuk lebih maju. Yang mereka kerjakan ialah pengabdian sejati, bukan lagi seperti guru di kota-kota besar yang lebih memikirkan tunjangan kesejahteraan dan gaji.  Inilah akibat para pemimpin tak bisa mengakar rumput, kesenjangan pembangunan masih tetap saja ada, padahal Indonesia sudah 67 tahun merdeka secara umur, namun secara fakta masih terjajah oleh kemiskinan dan ketidakadilan. Bagaimana tidak?? Dengan gaji yang hanya Rp. 130.000 per bulan, mereka setiap harinya menembus hutan jati, menerobos padang ilalang , kondisi tanah yang labil kerap kali membuat terjatuh dari motornya, apalagi jika pada musim hujan tiba, mereka terpaksa harus memarkir motornya di tengah belantara hutan  dan berjalan menuju ke sekolah mereka.

Tapi, di tengah keterbatasan yang ada, mereka tetap ikhlas dalam mengemban amanah, ikhlas berjuang di tengah padang ilalang dan rimbunnya hutan jati. Terbukti, para siswa di SDN 2 Temuireng tersebut seringkali mendapatkan peringkat 1 NEM tertinggi ke Kecamatannya itu. Ini sungguh prestasi luar biasa. Namun, apa yang mereka lakukan tak pernah sekalipun tersorot oleh media, yah…karena mereka bukan siapa-siapa. Seolah pemimpin yah yang punya jabatan strategis saja, makan bakso di jalan saja bisa jadi sudah disorot media berulang kali masukk TV dan koran.

Pak Tasmin dan para guru di SDN 2 Temuireng ialah korban kebijakan yang tidak mengakar rumput, efek dari Pemimpin yang “emoh”  turun ke lapangan, acapkali berdalih karena jumlah muridnya sedikit di SD tersebut (hanya 59 murid) sehingga dana BOS pun alot dan sering terlambat cair, dan dengan gaji Rp. 130.000 per bulan bagi para guru tidak tetap (GTT) disana, ini lebih miris dan lebih parah dari Film laskar pelangi.  Ironis sekali, sedangkan di kota bergelimpangan dana BOS, para (oknum)  gurunya pun berlomba untuk meningkatkan tunjangan kesejahteraan. Sungguh tak adil.Belum lagi masalah infrastruktur sekolah yang notabene sebagai tempat para siswa menuntut ilmu. Kita sepertinya pun sudah bosan mendengar berita tentang gedung sekolah yang ambruk termakan usia, gedung sekolah yang tak layak pakai kalau hujan bocor pun sudah menjadi hal yang wajar. Masalah pun kian bertambah besar apabila ada gedung sekolah tua yang menjelang roboh, dan lagi-lagi para siswa yang tinggal di dalamnya seakan-akan dituntut untuk siap-
siap terluka kalau sewaktu-waktu gedung sekolah itu roboh itulah yang terjadi di SDN 2 Temuireng, Blora.

Begitulah negeri ini, bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang silih berganti, ganti pemimpin maka ganti pula kebijakan yang ada, kebijakan tanpa visi yang jelas dan terarah,  seperti dalam tulisan “Kebijakan Panik Pendidikan” oleh Fauzil Adhim (2012), bahwa sulit membayangkan dan amat sangat sulit membayangkan bahwa negeri ini memiliki visi yang sangat kuat dan jelas, jauh ke depan? Adakah pendidikan di negeri ini mempersiapkan kebijakan, kurikulum dan guru untuk melahirkan lulusan yang jelas gambarannya untuk mengelola negeri ini 50 tahun yang akan datang? Sudahkah guru-guru kita terobsesi dengan output profile yang kita rumuskan, lalu kita rindukan dengan sungguh-sungguh seraya berdo’a di penghujung malam? Ataukah kegembiraan para guru sendiri justru hanya sebatas pada peningkatan pendapatan dan tunjangan?.

BJ Habibie, pernah menyampaikan bahwa bangsa ini mengalami persoalan serius, bangsa ini yang dikatakannya sedang terkena berbagai penyakit orientasi. Beberapa di antara penyakit itu adalah lebih mengutamakan “citra” daripada “karya nyata”, lebih menyukai jalan pintas seperti korupsi, kolusi, penyelewengan daripada kejujuran dan kebajikan, lebih mengandalkan sumber daya alam dari sumber daya manusia, serta lebih berorientasi jangka pendek daripada jangka panjang.Begitulah Indonesia kini, yang sedang terjangkit penyakit disorientasi dan buta arah, asal muasal penyakit orientasi, menurut mantan Presiden RI ke-3 itu, adalah situasi yang serba paradoksal.Alam kaya tapi rakyat miskin, penduduk banyak tapi kerdil produktivitas dan daya saing, kuat dalam tindak anarkis namun lemah dalam menghadapi tantangan, indah potensi dan prospek namun buruk dan korup dalam pengelolaannya(BJ Habibie dalam Yamin Indas, 2011).

Kini rakyat juga semakin dibingungkan oleh pemimpinnya sendiri, seperti berita yang sedang marak di bulan november 2012 ini, para aparat yang kini tengah sibuk berebut kewenengan dalam pemberantasan korupsi. Konflik yang dulu terulang kembali, yang kononnya perseteruan “Cicak vs Buaya” (baca : KPK dan POLRI). Bukan lagi memikirkan subtansi agar korupsi itu hilang hingga ke akar-akarnya, karena rakyat tak mau tau siapalah yang paling berwenang asalkan korupsi yang sudah akut ini bisa hilang.

Sebenarnya upaya memberantas korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak jaman Bung Karno, Soeharto dan para penggantinya. Pada Masa Presiden Soekarno pernah dua kali membentuk badan pemberantasan korupsi, yakni PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara) yang dipimpin AH. Nasution dibantu Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepemimpinan Soeharto, melalui pidatoya pada 16 Agustus 1967, Soeharto terang-terangan mengkritik Orde Lama karena tidak becus memberantas korupsi. Maka dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dipimpin langsung oleh Jaksa Agung. Lembaga ini lalu diganti dengan Operasi Tertib (Opstib) yang diketuai Laksamana Sudomo selaku Pangkopkamtib. Pasca Repormasi, upaya pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN diikuti pembentukan Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui PP No. 19 Tahun 2000. Lembaga ini kemudian bubar melalui judicial review di MA karena dianggap berbenturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi tingkatnya. Kemudian lahirlah KPK sesuai UU No. 30 Tahun 2002. Dan kini KPK pun dibenturkan dengan POLRI karena KPK hanya berlandaskan UU No. 30 sedangkan POLRI diatur dalam UUD 1945. Akhirnya, KPK pun terombang-ambing nasibnya oleh para pemimpin negeri ini. Hingga kini pemberantasan korupsi belum optimal. Ibarat penyakit panu, masih jauh dari akarnya sehingga penyakit ini akan terus tumbuh di dalam tubuh.

Memperhatikan fenomena tersebut, di jaman ini dibutuhkan role model pemimpin alternatif yang mau mengakar rumput, ia membuat kebijakan memang berdasarkan kebutuhan lapangan bukan hanya main estimasi dan main pukul rata kebijakan. Pemimpin yang selalu adil, adil bahkan sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan (Pramudya Ananta Toer).  Selama ia “emoh” terjun  ke lapangan, kebijakan yang diambil pun seringkali blunder dan lagi-lagi rakyatlah yang jadi korban.

Referensi.
BJ. Habibie dalam Yamin Indas. 2011. ICMI Focus ke Akar Rumput. http://yaminindas.wordpress.com
Fauzil Adhim. 2012. Kebijakan Panik Pendidikan. Note Facebook. Tidak diterbitkan.
www.gadjahmadamengajar.org.


***


Donasi Pendidikan
Mari bantu anak-anak Indonesia agar merdeka dari kemiskinan dan kebodohan melalui :

Yys Dompet Dhuafa Republika
Rekening BNI Syariah 2880 2880 13

Kantor:
Bumi Pengembangan Insani Jl. Raya Parung Bogor KM, 42 Ds. Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat 16310

Telp:
(0251) 8610817, 861818, 8612044
SHARE