Menyoal Professionalisme Nadzir dan Istibdal dalam Regulasi Perwakafan

311

Oleh: Ahmad Zainus Soleh

Di awal pembahasan, penulis mampu menyampaikan pemahaman dasar mengenai Nazhir dengan bahasa yang mudah dipahami untuk kalangan pemula. Diterangkan dalam jurnal ini, Nazhir termasuk sebagai elemen utama dalam memproduktifkan harta wakaf yang terkumpul. Nazhir diberikan amanah oleh muwakif untuk mengelola, memproduksi, ataupun mengaktifkan harta wakaf dengan cara yang baik. Artinya untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya.

Nyatanya teknis di lapangan, menjadi seorang Nazhir memiliki klasifikasi yang belum benar sehingga menghasilkan Nazhir yang kurang berkualitas. Diantaranya terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan untuk menunjukkan orang lain menjadi Nazhir. Secara personal Nazhir haruslah orang-orang yang mempunyai reputasi dan kredibilitas moral yang baik, yaitu bersifat jujur, adil dan amanah. Pada tataran kompetensi keilmuan, seorang nazhir harus menguasai ilmu-ilmu fikih muamalah termasuk pemahaman terhadap ilmu ekonomi.

Nazhir harus mampu mengelola keuangan secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Termasuk didalamnya mampu melakukan administrasi beneficiary. Kemampuan-kemampuan yang disebutkan bisa dipastikan membutuhkan Nazhir yang handal dan bertalenta. Controlling yang bisa dilakukan oleh regulator untuk memastikan pengelolaan wakaf dengan baik adalah dengan diadakannya sertifikasi Nazhir profesional.

Permasalahannya adalah belum secara masif pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk membentuk Nazhir yang qualified. Maka dari itu, penulis menyarankan untuk memberikan amanah kepada Nazhir dalam bentuk kelembagaan. Selain karena didukung oleh sistem yang lebih teratur, program pengelolaan yang dibentuk oleh lembaga akan lebih terencana dengan rapih.

Selain itu masih terdapat ‘PR’ besar untuk lembaga regulator yang memiliki tanggung jawab terdapat perwakafan seperti BWI yang di bawahi oleh Departemen Agama yaitu permasalahan istibdal. Istibdal atau tukar guling dinilai oleh penulis terlalu mempersulit Nazhir dalam proses birokrasi perizinan. Bisa dibayangkan, untuk memperoleh izin perpindahan lahan wakaf misalkan, Nazhir harus melalui 6 lap jalur birokrasi.

Pertama Nazhir harus memberikan surat permohonan tukar ganti kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan, 5 lap selanjutnya menuju Kantor Kementrian Agama Kabupaten, harus mendapatkan surat keputusan dari Bupati atau Walikota, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi, diteruskan ke Menteri Agama yang sebelumnya harus di review oleh BWI. Belum lagi, disetiap lap masih harus membentuk tim. Untuk diurus oleh Nazhir tanpa dukungan lembaga hukum di belakangnya maka akan terasa sangat menyulitkan.

Kekuatan dari penulisan jurnal ini adalah penulis memberikan saran untuk mengefisiensikan birokrasi yang harus ditempuh oleh Nazhir dengan mengklasifikasikan jumlah tanah yang akan dipindah dengan beberapa skala. Untuk skala kecil misalnya di bawah 1 hektar, cukup mendapatkan izin dari BWI cabang provinsi dan skala di atas itu perlu otoritas dari tingkat BWI yang di atasnya. Selain itu, penulis juga mampu menerangkan fenomena yang terjadi di masyarakat dengan bahasa yang instan.

Dari keseluruhan bagian dari jurnal ini, kelemahannya terdapat pada data yang belum diangkat oleh penulis bagaimana kondisi, jumlah, dan kecakapan Nazhir yang ada di Indonesia. Meskipun bahasa yang digunakan cenderung mudah dan mengalir, susunan jurnal ini tidak seperti jurnal ilmiah pada umumnya. Dalam jurnal ini tidak dijelaskan metode penelitian yang digunakan meskipun pembaca paham bahwa yang digunakan melalui studi kepustakaan. Pembaca akan mengira sedang membaca artikel atau esai.


***


Donasi Pendidikan
Mari bantu anak-anak Indonesia agar merdeka dari kemiskinan dan kebodohan melalui :

Yys Dompet Dhuafa Republika
Rekening BNI Syariah 2880 2880 13

Kantor:
Bumi Pengembangan Insani Jl. Raya Parung Bogor KM, 42 Ds. Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat 16310

Telp:
(0251) 8610817, 861818, 8612044
SHARE