Narasi Reshuffle di Mata Masyarakat

281

“Memilih dan mengganti susunan menteri sepenuhnya menjadi hak dari presiden yang mengemban mandatory right dari masyarakat. Pertanyaan fundamentalnya adalah, apakah pemilihan dan pergantian itu akan berdampak terhadap masyarakat?”

Kekuasaan merupakan masalah sentral di dalam suatu negara, karena negara merupakan pelembagaan masyarakat politik (polity) paling besar dan memiliki kekuasaan yang otoritatif. Dan kekuasaan selalu melekat pada negara (Agustino 2007). Indonesia sebagai negara yang berbentuk republik dan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, maka secara langsung presiden memiliki kekuasaan-kekuasaan tertentu yang melekat pada negara. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (legitimate power), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Setiap orang yang mempunyai hak memerintah selalu menunjukkan sumber haknya. Salah satunya hak memerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (Surbakti 1992). Hal yang demikianlah yang melekat pada seorang presiden.

Pada sistem kabinet presidensial fungsi seorang presiden mencakup bidang yang luas. Di antaranya, sebagai kepala eksekutif ia memimpin kabinet dan birokrasi dalam melaksa nakan kebijakan umum (Surbakti 1992).Dalam sistem pemerintahan Indonesia pun demi- kian adanya, bahwa pengangkatan dan atau pemberhentian seorang menteri dalam susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, sesuai dengan pasal 17 ayat 2 UUD’45. Namun sekarang ini, perombakan kabinet atau yang biasa disebut dengan reshuffle menjadi perbincangan dan ajang diskusi politik yang menarik untuk dikaji. Bahkan reshuffle menjadi peristiwa yang luar biasa, padahal secara konstitusi hal tersebut meruapakn hal yang biasa saja dan sangat wajar.

Reshuffle kabinet yang dilakukan presiden beberapa waktu lalu, sadar atau tidak, se- cara langsung atau tidak, sedikit atau banyak tentu sangat berpengaruh dalam kehidupan dan bagi masyarakat. Terutama terhadap kondisi sosio kultural masyarakat Indonesia. Walaupun telah disebutkan di atas bahwa reshuffle bukanlah sesuatu yang baru dan bahkan telah menjadi tradisi dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Tetapi dampaknya dalam kehidupan sosio kultural masyarakat baru dapat dirasakan di masa sekarang ini. Diantara pe- nyebabnya yaitu Indonesia yang telah berada di era demokrasi, dan ditambah dengan berkem- bangnya teknologi informasi yang membuat banyak masyarakat semakin melek politik. Setidaknya secara sosio kultural reshuffle telah membawa dua dampak umum bagi masyarakat, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya tidak dapat dilepas dari situasi demokrasi yang berlaku sekarang ini, masyarakat dapat menyampaikan lebih bebas pendapatnya masing-masing tentang isu-isu dan kebijakan politik melalui berbagai saluran dan diantaranya yaitu partai politik, media massa dan civil society. Dengan adanya kebijakan reshuffle masyarakat akan semakin sering bersuara, lebih kritis, peka dan sensitif, dan lebih berimbang dalam mengahadapi isu-isu politik yang ber- kaitan dengan reshuffle. Masyarakat akan lebih dibiasakan dengan hal-hal yang demikian.

Masyarakat sekarang makin tertarik untuk mempelajari dan mengamati dinamika politik yang akan menambah warna demokrasi dan kehidupan sosial masyarakat. Namun dampak negatif yang patut dikhawatirkan dari isu reshuffle ini yaitu seringnya penguasa tidak mendengar suara dan aspirasi dari masyarakat luas atau orang-orang di luar lingkar kekuasaan, walaupun pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden tapi toh presiden sendiri tidak menggunakan sepenuhnya hak tunggal tersebut. Jika sikap tersebut terus ditunjukkan oleh presiden di masa-masa selanjutnya, maka besar kemungkinan akan muncul titik jenuh dari seluruh elemen yang ada dalam masyarakat dalam menanggapi hal reshuffle. Titik jenuh itu dapat membahayakan kehidupan sosial dan politik masyarakat. Akan menjadi berbahaya jika suatu saat masyarakat mencapai titik capek, malas, lelah, dan muak terhadap sikap presiden yang demikian, yaitu sikap acuh yang tak mau mendegar aspirasi rakyat. Sehingga rakyat menganggap percuma dan hanya membuang tenaga, waktu, dan pikiran saja jika membahas reshuffle. Karena ujung-ujungnya pasti presiden tidak akan mendengarnya sama sekali. Jika hal seperti ini terjadi di masa-masa berikutnya, maka kemungkinan besar akan hadir sistem pemerintahan yang tidak sehat. Yaitu pemerintah yang tidak aspiratif, yang cen- derung menjadi negara otoritarian. Dimana masyarakatnya menjadi tidak tertarik lagi untuk mengamati dan mengikuti dinamika politik yang terjadi. Masyarakat juga menjadi pasif atau bahkan tidak aktif sama sekali dalam mengikuti dan mengawasi jalannya pemerintahan


***


Donasi Pendidikan
Mari bantu anak-anak Indonesia agar merdeka dari kemiskinan dan kebodohan melalui :

Yys Dompet Dhuafa Republika
Rekening BNI Syariah 2880 2880 13

Kantor:
Bumi Pengembangan Insani Jl. Raya Parung Bogor KM, 42 Ds. Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat 16310

Telp:
(0251) 8610817, 861818, 8612044
SHARE