Paket Kebijakan Ekonomi : Bumerang

463

Oleh: Nilna Sabrina – Beasiswa Kepakaran SEBI DD

Pemerintahan presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah berjalan satu tahun. Banyak program dan kebijakan yang dikeluarkan untuk meraih kesejahteraan masyarakat Indonesia. Meskipun program dan kebijakan tersebut belum bisa mencapai kata sejahtera. Namun, sejauh ini usaha presiden dan wakil presiden patut kita hargai.

Langkah dan kebijakan yang dilakukan presiden sangat banyak. Namun kenyataannya, masih banyak permasalahan Indonesia yang belum dapat diselesaikan. Dari survei yang dilakukan oleh Indobarometer pada Maret tingkat kepuasan masyarakat berada pada angka 57,5% dan bulan September  46%. Survei ini menggambarkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat 6 bulan terakhir menurun.

Nilai Rupiah Indonesia akhir-akhir ini semakin melamah dan tidak pernah stabil. Pertumbuhan ekonomi semakin menurun. Dalam Republika diberitakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2015 adalah 4,72% dan pada kuartal II 4,67%. Pertumbuhan ekonomi ini berdampak kepada kemiskinan. Kemiskinan pada Maret 2015 mencapai 11,5%. Kemudian pendapatan masyarakat Indonesia 65% nya berada di garis kemiskinan habis untuk belanja pangan.

Keadaan ekonomi Indonesia yang masih memprihatinkan. Akan tetapi kegaiatan dan peningkatan infrastruktur yang dianggap belum terlalu penting tetap dilakukan. Pemerintah akan membangun jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Program ini mengahabiskan dana sekitar Rp 78 Triliiun. Jalur kereta cepat ini dibiayai atas perjanjian hutang  kepada Cina.

Apabila kita lihat hutang Indonesia ke Cina dari tahun semakin meningkat. Pada tahun 2010 jumlah hutang Indonesia sekitar $2,48 dan Juli 2015 mencapai 49,7%. Kalau seandainya Indonesia semakin banyak melakukan hutang piutang dengan negara asing, dikhawatirkan warga negara asing semakin banyak ke Indonesia. Rakyat Cina semakin banyak mendatangi Cina, dan Indonesia dikuasai oleh Cina. Dan apa yang akan terjadi dengan Negara kita nantinya?

Kemudian untuk mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia,  Presiden Joko Widodo mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Langkah yang digunakan dalam salah satu paket kebijakannya adalah (1) mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi serta penegakan hukum dan kepastian usaha. (2) mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dan sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek stategis nasional antara lain penyederhanaan izin, penyelesaian tata ruang dan penyedian lahan. (3) meningkatkan investasi di sektor properti.

Paket kebijakan ini pada dasarnya adalah untuk kepentingan orang banyak, berhubungan dengan laju pertumbuhan suatu negara. Tapi apabila dilihat nyatanya, kebijakan ini tidak bisa mencapai tujuan yang dimaksud. Bahkan bisa dikatakan paket kebijakan ekonomi ini gagal.

Paket kebijakan pada umumnya berjangka menengah, tidak memberikan solusi untuk jangka panjang. Kebijakan dikeluarkan tidak memperhatikan kondisi dan situasi. Peluncuran paket kebijakan pertama dan kedua tidak berjeda waktu yang lama. Dilihat dari kasat mata, bahwa kebijakan dikeluarkan seakan-akan memaksakan kehendak untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi nasional.

Implementasi dan kontrol dari kebijakan itu sendiri tidak ada. Paket kebijakan semestinya harus dikaji dan dibahas secara detail dan terperinci tidak sembarang diluncurkan. Jangan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan paket kebijakan ini malah menjadi bumerang untuk Indonesia. Sebaiknya, paket kebijakan yang dikeluarkan dapat menyentuh akar permasalahan ekonomi di Indonesia dan paket ini juga didampingi dengan pengawasan dan kontrol yang berkala. Adanya evaluasi kebijakan paket pertama, kemudian dijadikan sebagai dasar untuk membuat dan meluncurkan paket kedua. Sehingga paket yang dikeluarkan masih berkesinambungan dan konsisten. Dengan demikian diharapkan permasalahan di Indonesia, ekonomi salah satunya dapat diselesaikan step by step.


***


Donasi Pendidikan
Mari bantu anak-anak Indonesia agar merdeka dari kemiskinan dan kebodohan melalui :

Yys Dompet Dhuafa Republika
Rekening BNI Syariah 2880 2880 13

Kantor:
Bumi Pengembangan Insani Jl. Raya Parung Bogor KM, 42 Ds. Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat 16310

Telp:
(0251) 8610817, 861818, 8612044
SHARE