Peduli Anak Putus Sekolah

1492

Oleh: Fajar Fitriadi – UNSRI.

Negara bertanggung jawab berkaitan dengan pendidikan untuk warga negaranya, yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, itu bunyi UUD 1945 Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 ayat 1 dan 2.

Berlandaskan peraturan yang ada, sudah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan pendidikan untuk warga negaranya. Program yang sudah ada seperti wajib sekolah 9 tahun, sekolah gratis, bantuan siswa miskin, yang terbaru ini adalah kartu Indonesia Pintar, dan masih banyak program pemerintah yang lainnya.

Melihat program yang dikeluarkan pemerintah seperti wajib belajar 9 tahun, sekolah gratis, dan kartu Indonesia pintar pada dasarnya berfungsi memberikan pendidikan bagi setiap warga negara agar mampu memiliki kemampuan dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks lain program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar memiliki kemampuan untuk memahami dunia, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, mampun meningkatkan kualitas hidup dan martabatnya, dan wajib belajar diartikan sebagai pemberian kesempatan belajar seluas-luasnya kepada kelompok usia sekolah untuk mengikuti pendidikan dasar tersebut.

Realita sekarang yang sering kita dapatkan bahwasanya pendidikan wajib sekolah 9 tahun dan sekolah gratis diwarnai berbagai permasalahan. Masih banyak anak yang putus sekolah dan mereka lebih memilih bekerja dari pada sekolah. Berdasarkan data UNICEF, sebanyak 2,5 juta anak Indonesia yang seharusnya bersekolah tidak dapat menikmati pendidikan. Tercatat, 600.000 usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia sekolah menengah pertama (SMP).( www.unicef.org/indonesia/id/education.html)

Sekolah gratis tidaklah benar-benar gratis. Masih banyak orang tua yang mengeluh dengan kondisi yang ada berkaitan dengan pembayaran ini, pembayaran itu, dan lain-lain. Apalagi untuk sekolah tidak hanya sekadar datang dan mendapatkan ilmu, sekolah pun membutuhkan alat tulis, buku, seragam, uang jajan, dan masih banyak kebutuhan yang lainnya. Itulah yang menyebabkan banyak anak Indonesia yang putus sekolah, masalah utamanya adalah perekonomian.

Berkaitan dengan anak Indonesia putus sekolah, saya teringat sebuah kisah nyata yang langsung saya saksikan dan saya jalani. Waktu libur kuliah saya pulang ke kampung halaman, ketika sedang berkeliling kampung saya bertemu dengan dua orang anak kecil yang berpakaian kusut, membawa plastik besar dan mencari sesuatu di tempat-tempat yang saya katakan itu tempat yang kotor.

Adik, ijek ngopo kue neng kene?” tanya saya pada mereka. ( Adik, sedang apa kalian disini)

“Aku jek nggolek bodolan kak,” jawab salah satu anak. ( Saya sedang mencari barang bekas)

Melihat kondisi mereka seperti itu, saya berpikir mereka pasti belum sarapan dan saat itu dijam sekolah, pasti mereka tidak sekolah.

“Duduk sini, kakak mau bicara sama kalian,” Ajak saya.

“Iya kak, sambut mereka”.

Saya ajak mereka duduk, sebelum itu saya belikan mereka jajanan di dekat tempat itu. Awal mula saya bukak dengan pertanyaan sederhana sampai mereka curhat kenapa mereka seperti itu dan mereka meninggalkan sekolah dasar.

Mereka menangis ketika menceritakan ibu mereka meninggalkan rumah karena tidak pernah dikasih uang sama bapak mereka. Tidak hanya itu, mereka menceritakan bahwasanya bapak mereka masuk rumah sakit dan lumpuh karena tersengat aliran listrik saat bekerja, mereka tinggal bersama nenek yang sudah tua dan jalannya pincang. Mereka bisa makan jika ada warga yang memberi uang, dikarenakan ibu tidak ada, bapak lumpuh dan nenek sudah tua.

Saya tanya berkaitan dengan sekolah, mereka tidak naik kelas dan mereka tidak sekolah karena tidak ada uang untuk membeli perlengkapan sekolah, seragam, dan tidak ada yang memberikan uang saku kepada mereka.

Mendengar cerita mereka maka saya ingin melihat secara langsung kondisi yang ada dan saya mengajak mereka untuk pulang kerumah.

Sesampainya dirumah, secara tidak sadar merinding diri ini melihat kondisi yang ada. Rumahnya masih papan dan akan rubuh, neneknya sudah tua dan jalannya pincang, bapaknya lumpuh. Kami bercerita panjang lebar berkaitan kondisi yang mereka alami, kehidupan sehari-hari sampai pendidikan anak mereka yang sekarang mereka tidak sekolah.

Dari kondisi yang ada, saya melihat ada ketidakkesesuaian kondisi mereka dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat miskin. Katanya ada bantuan rakyat miskin, nyatanya mereka blm mendapatkan. Katanya sekolah gratis dan ada sumbangan siswa miskin, nyatanya mereka belum menerima. Dan saya berpikir ini bukan hanya permasalahan kecil, tapi permasalah besar yang menyangkut pendidikan anak indonesia calon penerus bangsa ini.

Permasalahan yang ada ini adalah tanggung jawab pemerintah, sekolah dan masyarakat sekitar. Apalagi berkaitan dengan putus sekolah karena ekonomi dan motivasi, mereka mengatakan selama anak saya tidak sekolah, tidak ada juga guru ataupun pihak sekolah yang datang ke rumah.

Berkaitan dengan semua itu, banyak jalan untuk memberikan advokasi kapada mereka, advokasi melalui kebijakan pemerintah minimal pemerintah setempat, advokasi melalui sekolah mereka, advokasi melalui kerjasama warga sekitar dan advokasi langsung kepada mereka dengan memberikan bantuan yang setidaknya mengurangi kesulitan mereka.

  1. Advokasi melalui pemerintahan setempat

Saya ceritakan kondisi yang sebenarnya mereka rasakan setiap harinya dengan rumah yang tidak layak, tidak ada yang mencari uang, anak tidak sekolah, kepada pejabat kelurahan yaitu kepada desa. Kasus ini adalah tanggung jawab mereka selaku pemerintah desa yang seharusnya memberikan sebuah kontribusi nyata bagi masyarakat yang benar-benar dalam kondisi seperti itu. Apa yang saya sampaikan mereka respon dengan baik, mereka meminta maaf dan mereka berjanji untuk secepatnya memberikan bantuan kepada mereka.

Saya mengatakan, saya tidak butuh janji, yang saya inginkan adalah kontribusi nyata dari pemerintah desa. Terkhusus kedua anak mereka harus sekolah seperti anak yang lainnya.

  1. Advokasi pihak sekolah

Sekolah salah satu pihak yang harus bertanggung jawab dengan kondisi seperti ini. Instansi sekolah pelaksana program pemerintah, ketika ada permasalahan seperti ini seharusanya pihak sekolah harus turun ke lapangan dan memberikan advokasi yang nyata bagi siswa yang ingin sekolah tapi bermasalah dengan perekonomian dan motivasi.

Saya temui pihak sekolah, sebelumnya saya bukak dengan pertanyaan sederhana sampai permasalahan yang ada.

“Berkaitan dengan biaya perlengkapan sekolah itu risiko orang tua, sekolah hanya melaksanakan pembelajaran di sekolah,” kata pihak sekolah.    “Oo…Seperti itu, hanya itu peran sekolah terhadap pendidikan bangsa ini?” Bukan hanya sekolah yang seharusnya bertanggung jawab dengan semua ini, Indonesia lah pihak yang harus bertanggung jawab atas berlangsungnya pendidikan anak bangsa. Mana program-program pemerintah, kenapa mereka tidak mendapatkannya? Mau main-main dengan mahasiswa? Saya laporkan kalian ke pemerintah yang lebih tinggi dari kalian”, saya desak mereka dengan ekspresi sedikit menaikan nada bicara.

“Sebelumnya saya minta maaf nak, memang ini adalah tanggung jawab kami selaku pihak sekolah, jangan sampai permasalahan ini sampai ke pemerintah daerah, kami akan bantu anak itu dan kami berusaha agar mereka bisa bersekolah kembali,” sambut pihak sekolah dengan muka yang takut.

“Terimakasih dan memang itu adalah tugas dari pihak sekolah, secepatnya anak itu harus bisa sekolah kembali, saya tunggu kabar baik dari pihak sekolah,” tutup saya.

  1. Advokasi melalui kerjasama dengan masyarakat sekitar

Berkaitan dengan kondisi mereka, saya bertemu dengan sesepuh desa, orang terpandang di desa dan para orang kaya disekitar lingkungan itu. Saat bersilaturahmi dengan mereka saya ceritakan kondisi sebenarnya yang mereka alami dan memintak solusi dari mereka.

Dan ternyata ada yang terketuk hatinya untuk membantu dalam meringankan beban kehidupan mereka.

  1. Advokasi langsung untuk mereka

Menunggu sebuah proses terkadang lama, melalui tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Advokasi yang langsung mereka rasakan adalah bantuan dari diri kita untuk mereka, sedikitnya membantu mereka.

Melihat kebutuhan mereka untuk sekolah pastinya banyak yang harus didapatkan, seperti alat tulis, buku, seragam, dan lain-lain.

Hari esoknya saya ajak mereka untuk membeli perlengkapan sekolah dan satu buah seragam sekolah untuk mereka sekolah.

Berbagai jalan sudah kita lakukan dan kita perjuangkan, akhirnya pihak sekolah berkunjung ke tempat keluarga itu dan mengajak anak mereka untuk kembali bersekolah dipembelajaran selanjutnya, berkaitan dengan proses akan diurus oleh pihak sekolah. Akhirnya anak itu tidak lagi bekerja mencari uang untuk makan tetapi mereka kesekolah untuk mencari ilmu. Pihak pemerintah desa pun terketuk hatinya untuk memberikan program bedah rumah ala desa untuk mereka. Rumah mereka diperbaiki walaupun tidak sebagus rumah yang mendapatkan program bedah rumah seperti yanga ada di TV. Kabar yang saya dapat, masyarakat di sanapun selalu memberikan bantuan berupa sembako dan uang untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

Melihat realita yang ada sebenarnya ini bukan hanya sekadar permasalahan ekonomi, tapi lebih ke permasalahan krisisnya rasa kepedulian terhadap sesama. Sebenarnya, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar mampu menyelesaikan permasalahan yang ada seperti anak putus sekolah karena ekonomi dan kurangnya motivasi. Tapi banyak pihak-pihak yang tidak terketuk hatinya memberikan pengaruh besar itu bagi pendidikan Indonesia.

Contoh kecil advokasi di atas dilakukan pihak yang tidak ada kekuasaan apapun tetapi memberikan dampak yang besar untuk orang lain, apalagi pihak yang berkuasa yang mengadvokasi masyarakat yang memiliki kesulitan dalam kehidupannya, pastinya akan memberikan dampak yang begitu besar dan tak mustahil permasalahan seperti itu akan sirna di negara kita

Realita yang saya sampaikan adalah sebuah gambaran masyarakat marjinal saat ini, tidak hanya di daerah saya, masih banyak daerah-daerah yang mengalami permasalahan yang sama. Masalah utamanya adalah krisisnya kepedulian kita, jika setiap orang memiliki jiwa kepedulian untuk membantu masyarakat dan anak-anak yang putus sekolah maka tidak mustahil tidak ada lagi anak kecil yang putus sekolah dan tidak ada lagi anak kecil yang menjadi pemulung.


***


Donasi Pendidikan
Mari bantu anak-anak Indonesia agar merdeka dari kemiskinan dan kebodohan melalui :

Yys Dompet Dhuafa Republika
Rekening BNI Syariah 2880 2880 13

Kantor:
Bumi Pengembangan Insani Jl. Raya Parung Bogor KM, 42 Ds. Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat 16310

Telp:
(0251) 8610817, 861818, 8612044
SHARE