Perjuangan Perbaikan Kualitas Pendidikan Indonesia

368

Kualitas pendidikan adalah pilar pembentuk bangsa yang maju dan beradab. Nasib bangsa ini tentu bisa diubah jika kualitas pendidikannya berhasil diperbaiki. Tapi ironisnya, jangankan upaya perbaikan kualitas, untuk mewujudkan akses pendidikan yang berkeadilan saja masih belum tuntas. Bila ingin membangun negara yang kuat di masa depan, maka pendidikan sudah selayaknya ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pembangunan jangka panjang.

Jangankan bicara tentang pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, sudah 71 tahun bangsa ini merdeka, belum semua titik kecamatan bisa mendapat akses pendidikan yang memadai hingga jenjang sekolah menengah. Baru jenjang sekolah dasar sederajat saja yang hampir menuntaskan Angka Partisipasi Kasar (APK) hingga kian mendekati nilai 100%. Namun untuk jenjang sekolah menengah masih di bawah angka 80 %.

Melihat persentase penduduk miskin di Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS bulan September 2013, maka penduduk miskin di desa lebih besar ketimbang penduduk miskin kota. Persentase kemiskinan di wilayah desa berada pada angka 14,42%, sedangkan di perkotaan sebesar 8,52%. Bila menggunakan asumsi bahwa terdapat korelasi antara angka kemiskinan dengan tingkat pendidikan masyarakat, berarti kondisi pendidikan di desa tidak lebih baik dibandingkan dengan pendidikan di kota. Sekolah di wilayah kota tentu jumlahnya mencukupi, fasilitasnya memadai, serta didukung oleh ketersediaan tenaga pendidik.

Data terakhir dari UNESCO tentang indeks pembangunan pendidikan atau education development index (EDI) menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi ke-69 dari 127 negara. Indeks yang dikeluarkan pada 2011 ini jauh menurun dari tahun sebelumnya, dan lebih rendah dibandingkan Brunei Darussalam (34), serta terpaut empat peringkat dari Malaysia (65).[1] Sedangkan bila mengacu kepada hasil survei PISA (Programme for International Study Assessment) tahun 2012, Indonesia pada rangking 64 dari 65 negara.[2] Ini menandakan bahwa dalam satu dekade terakhir, ketika negara-negara lain terus melangkah maju, pendidikan Indonesia justru masih saja jalan di tempat.

Jika kita menengok lembaran sejarah, pemerintah kolonial Belanda sejak pertengahan abad ke-19 telah memulai membangun sekolah-sekolah formal di beberapa kota di Indonesia. Dengan membangun basis-basis infrastruktur pendidikan bagi rakyat jajahan, justru Belanda berkeyakinan akan semakin bisa memperbesar investasi dan memperkuat eksistensi sistem kolonialismenya. Ini membuktikan bahwa pendidikan bagaimanapun juga selalu menjadi kebutuhan. Melalui sekolah, kebutuhan akan tenaga terdidik dan terampil bisa terpenuhi. Pada zaman awal kemerdekaan, dibentuklah Panitia Penyelidik Pengajaran untuk mengubah sistem pendidikan kolonial ke dalam sistem pendidikan nasional.[3]

Jika pendidikan saja telah menjadi sebuah kebutuhan pada zaman penjajahan, pada era kemerdekaan dan saat pembangunan sekarang ini pendidikan tentu semakin dibutuhkan. Pendidikan adalah kebutuhan setiap masa, dan kerja untuk pendidikan adalah kerja sepanjang zaman. Kerja ini tidak mungkin bisa berhenti pada suatu titik yang ajeg. Setiap pergantian waktu memiliki tantangan, kebutuhan, serta jiwa zaman yang selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, kerja pendidikan, dalam tiap-tiap alur dan lajurnya, akan selalu bertemu dengan serangkaian permasalahan dan kesenjangan. Satu masalah terurai, masalah-masalah baru lalu datang berganti.

Kata-kata “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang termaktub dalam pembukaan konstitusi kita bukan sekadar cita-cita kemerdekaan, tapi juga janji negara terhadap seluruh rakyat Indonesia.

Kalimat ini merupakan bentuk kesadaran abadi akan pentingnya peran negara dalam membangun jiwa dan raga segenap generasi bangsa. Pendiri bangsa kita tentu sangat memahami bahwa pendidikan adalah bagian yang tidak mungkin terpisahkan dari proses pembangunan sebuah bangsa dan republik. Bagaimanapun juga mereka sendiri merupakan hasil bentukan dari sekolah-sekolah di zamannya, pada era kolonial Belanda. Pendidikanlah yang membuat hati dan akal mereka terbuka tentang konsep Indonesia merdeka.

Tentu aneh bila di zaman digital sekarang ini jika masih ada yang bertanya: “Buat apa bersekolah?”. Pertanyaan semacam ini tidak hanya banyak terlontar dari kaum tradisional yang masih awam tentang pendidikan, namun juga dari kelompok-kelompok kecil kelas menengah. Memang tak bisa dipungkiri bahwa hari ini bermunculan banyak kritik terhadap kualitas sekolah-sekolah formal-konvensional. Betapa tidak, kondisi sekolah kita, sekitar 75% belum memenuhi standar layanan minimal pendidikan yang ditetapkan oleh Kemdikbud. Inilah yang menjadi salah satu penyebab kondisi pendidikan Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir dinilai oleh beberapa lembaga survey internasional hanya bisa jalan ditempat.

Sebagian kecil orang tua kemudian memilih jalur homeschooling buat buah hati mereka. Tentu sama sekali ini tidak ada yang salah dan tak perlu dipermasalahkan, karena homeschooling toh ‘sekolah’ juga. Hanya saja sekolahnya dilakukan di rumah-rumah. Selain itu, muncul pula alternatif-alternatif baru pilihan bersekolah formal, tapi dengan genre-genre kekinian. Sebut saja Sekolah Alam, Sekolah Al-Qur’an, Sekolah Islam Terpadu, Kuttab, sekolah-sekolah komunitas, atau juga Sekolah Montessori, hanyalah contoh kecilnya saja. Ini menandakan bahwa bagaimanapun, dengan segala kekecewaannya, masyarakat tetap membutuhkan sekolah.

Walaupun cukup mahal ketimbang sekolah-sekolah negeri pada umumnya, namun trend peminat dari sekolah-sekolah alternatif tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan ini menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Banyak kelas menengah ke atas rela berebut untuk bisa mendapatkan kursinya. Padahal biaya yang harus dikeluarkan di awal terbilang sangat mahal atau fantastis. Bahkan ada orang tua yang berani memesan dua tahun lebih awal dari waktu pendaftaran yang sebenarnya. Membaca hal ini di satu sisi tentu menggembirakan. Antusiasme dan kepedulian masyarakat akan pentingnya pendidikan berkualitas ternyata terus meningkat, dan di saat yang sama juga terjadi angka peningkatan jumlah angka kelas menengah di Indonesia. Namun di sisi lain, masyarakat bawah masih tetap gigit jari. Walaupun anak-anak miskin sudah banyak yang bisa bersekolah secara gratis dengan adanya BOS, tapi kondisi sekolahya sebagian besar tidak memenuhi jaminan kualitas.

Masalah kualitas pendidikan selalu menjadi pekerjaan rumah yang belum pernah bisa diselesaikan hingga hari ini. Pergantian kurikulum yang berulang kali terjadi sering menjadi ajang perdebatan yang tidak produktif. Akibatnya, pergantian kurikulum sukar untuk mendorong munculnya perbaikan kualitas pendidikan. Kecenderungan yang berlangsung di Indonesia pasca-gerakan Reformasi 1998 adalah mencoba menggalakkan model desentralisasi pendidikan. Agustiar Syah Nur (2001), memaparkan bahwa di tengah masa transisi demokrasi, gerakan otonomi pendidikan terus menguat, walaupun sayangnya belum ada keyakinan bahwa kebijakan ini akan dapat memberi dampak yang lebih signifikan terhadap perbaikan kualitas pendidikan.[4]

Dengan cara-cara konvensional, pendidikan Indonesia setidaknya memerlukan waktu lebih dari 30 untuk bisa dibenahi. Ini tentu terlalu lama, padahal pada tiga dasawarsa ke depan kita sedang memeroleh bonus demografi, dimana angka usia produktif akan tumbuh lebih banyak. Ini kesempatan, bila tidak dimanfaatkan justru kondisi ini malah akan menjadi bumerang. Untuk itu pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Walaupun pendidikan merupakan tugas negara, namun setiap kelompok-kelompok masyarakat berperan untuk dapat memberi kontribusi yang terbaik. Maka jangan pernah berdiam diri! Mari singsingkan lengan baju dan turun ke lapang-lapang perjuangan! Masih banyak titik di bumi pertiwi masih yang membutuhkan uluran tangan dalam kerja-kerja perbaikan pendidikan.

Pendidikan memang bukan hanya tentang sekolah. Pendidikan melekat pada seluruh aktivitas manusia, mulai dari lahir hingga hembusan nafas terakhir. Namun tidak berarti sekolah itu tidak penting. Justru sebaliknya, tidak bersekolah malah akan mengurangi sempurnanya pendidikan, yang juga berarti mengurangi sempurnanya kehidupan. Sebab pendidikan adalah hakikat kehidupan itu sendiri.

[1] http://news.okezone.com/read/2012/10/24/373/708654/kemendikbud-indeks-pendidikan-tak-turun-tapi-stagnan (Rabu, 24 Oktober 2012 – 15:24 wib)

[2] http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/14/12/01/nfw9ur-mendikbud-sebut-pendidikan-indonesia-gawat (Senin, 01 Desember 2014, 15:20 WIB)

[3] Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979) h.

[4] Prof. Dr. Drs. H. Agustiar Syah Nur, MA. Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara (Bandung: Penerbit Lubuk Agung, 2001) h. 6.

SHARE