Potensi Industri Kuliner Halal

597

Oleh: Zilal Afwa Ajidin (Ketua Umum Islamic Economics Forum STEI SEBI, Penerima Manfaat BES #4 DD)

Saat ini, seluruh negara ASEAN, termasuk Indonesia telah menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan dimulainya MEA ini maka berlakulah liberalisasi bidang jasa, modal, dan tenaga kerja di seluruh kawasan ASEAN serta hilangnya tarif perdagangan antarnegara ASEAN. Hal ini tentu akan menjadi hajatan besar yang harus dihadapi Indonesia pada 2016.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, Indonesia harus berhati-hati menghadapi MEA. Hal ini terlihat sejak ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi CAFTAyang telah berlaku sejak 1 Januari 2010. Sejak diberlakukannya perjanjian antara Cina dan negara ASEAN ini, Indonesia jelas dirugikan.

Produk Cina merajalela di Indonesia serta menguasai lima pilar bisnis penting di negeri ini, seperti sektor pengolahan logam, industri, mesin, elektronika, dan furnitur. Hal ini mengakibatkan pelaku industri di lima bidang itu melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Ini tentu sangat merugikan.

Namun, Indonesia berpeluang untuk menjadi negara yang diuntungkan dalam MEA 2016 ini. Posisi Indonesia menjadi daya tarik tersendiri dengan total 248 juta penduduk, Indonesia menjadi negara dengan tingkat konsumen terbesar se-Asia Tenggara. Itu artinya, 40 persen pangsa pasar ASEAN ada di Indonesia. Dan, Indonesia pun menjadi negara dengan populasi berpenduduk Muslim terbesar se-Asia Tenggara. Berdasarkan data The Pew Forum on Religion and Public Life tahun 2010, jumlah penduduk Muslim Indonesia mencapai 205 juta jiwa.

Melihat potensi yang besar ini, Indonesia hendaklah menjadi negara yang fokus dalam melindungi hak-hak kaum Muslim. Terlebih lagi, dalam hal ekonomi kreatif, Indonesia harus menjadi ikon halal food tourism di kawasan ASEAN. Saat ini saja, total penduduk Muslim di Asia Tenggara mencapai 240 juta jiwa atau sekitar 40 persen total penduduk ASEAN.

Dalam hal daya beli dan tingkat kebutuhan pariwisata, khusus untuk masyarakat Muslim tidak perlu diragukan lagi. Pada 2012 saja sumbangan pasar pariwisata masyarakat Muslim di dunia mencapai kisaran 137 miliar dolar AS. Angka ini setara dengan 12,5 persen total pengeluaran wisata dunia. Bahkan, nilai tersebut mengalahkan pengeluaran pariwisata seluruh Amerika Serikat 122 miliar dolar.

Begitu juga Jerman yang mencapai 94 miliar dolar AS dan Cina 89 miliar dolar. Pengeluaran kebutuhan pariwisata tersebut bervariasi. Mulai dari kebutuhan transportasi, penginapan, fasilitas pariwisata, serta tentu saja untuk makanan dan minuman.

Di sisi lain, pengakuan dunia terhadap kuliner Indonesia semakin baik Dari sepuluh makanan terlezat dunia yang dirilis CNN Internasional, dua makanan khas Indonesia menempati posisi pertama dan kedua, yaitu rendang dan nasi goreng.

Dilihat dari total penduduk Muslim yang luar biasa banyak serta adanya pengakuan internasional terhadap kuliner Indonesia maka Indonesia berpeluang menjadi halal food tourism di kawasan ASEAN. Sebab, hal ini akan menggerakkan perekonomian nasional Indonesia. Jika diasumsikan seluruh penduduk Muslim Asia Tenggara berjumlah 240 juta jiwa dan dana Indonesia berhasil meraup 50 persen saja maka Indonesia berhasil meraup pasar 120 juta orang.

Jika dalam sehari daya beli masyarakat terhadap makanan berjumlah Rp 5.000 per orang, potensi dana yang berhasil diraup dalam sehari berjumlah Rp 600 miliar. Jika dikali dalam sebulan, total dana yang diperoleh sebesar Rp 18 triliun.

Begitu pula dalam setahun, dana yang didapat dari industri halal food tourism ini bisa mencapai Rp 219 triliun. Maka, Indonesia akan berhasil meraup dana yang luar biasa besar bagi pembangunan negeri ini.

Dengan dana sebesar itu, penulis asumsikan bila 60 persennya disimpan di bank sya-riah maka pangsa pasar perbankan syariah Indonesia akan melonjak. Dan, dana segar yang akan tersimpan adalah Rp 131 triliun.

Bila dikalkulasikan, dana sebesar itu dapat membangun 29 jembatan Suramadu. Atau, dapat melunasi 2.737 kilometer proyek pembangunan tol lintas Sumatra. Dana itu juga dapat membagun 22 Bandara Kualanamu atau membeli 131 pesawat Airbus, bahkan bisa membangun rel sepanjang 5.000 kilometer.

Namun, yang patut diwaspadai, kesadaran para pengusaha Indonesia terhadap usaha halal food ini masih tergolong rendah. Ini terbukti dengan masih sedikitnya jumlah hotel dan restoran yang bersertifikat halal.

Berdasarkan data dari Asosiasi Hotel dan Restoran Syariah Indonesia (AHSIN) 2014, saat ini Indonesia baru mempunyai 25 hotel yang restorannya bersertifikat halal serta 310 restoran bersertifikat halal. Bandingkan dengan Thailand yang telah memiliki 100 hotel dan restoran yang bersertifikat halal, Malaysia yang telah memiliki 366 hotel syariah dan lebih dari 2.000 restoran yang bersertifikat halal, serta Singapura 2.691 hotel dan restoran yang sudah disertifikasi halal.

Tentu, sebagai negara yang jumlah penduduknya paling banyak di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tidak boleh kalah bersaing dalam meraih pangsa pasar halal food. Perlu langkah-langkah strategis yang harus dilakukan agar Indonesia tetap menjadi pusat halal food tourism di Asia Tenggara.

Pertama, Indonesia perlu mengangkat makanan tradisional khas Indonesia sebagai ikon halal food tourism. Sebab, dengan begitu, bukan hanyahalal food tourism yang akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan, melainkan juga pariwisata riil itu sendiri. Tentu untuk mewujudkan semua ini diperlukan sokongan semua pihak.

Kedua, perlu ada dukungan dari pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong pengusaha kuliner di Indonesia agar gencar mengembang-an makanan halal. Dan, nantinya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus mendorong para pengusaha untuk mendapatkan sertifikasi makanan halal, hotel, dan restoran halal dari lembaga pengawas makanan halal.

Dengan adanya sertifikasi halal ini maka pengakuan dunia terhadap industri makanan halal ini akan makin meningkat. Serta, akan semakin mematenkan posisi Indonesia sebagai pusat makanan halal di ASEAN.

Ketiga, lembaga pengawas makanan baik dan halal, dalam hal ini LPPOM MUI hendaklah membantu para pengusaha makanan halal untuk mendapatkan sertifikasi halal ini. Tapi, di sisi lain, LPPOM MUI juga harus tegas menindak pengusaha dan perusahaan yang mencantumkan label halal tanpa izin. Dan, tugas utama LPPOM MUI adalah sosialisasi kepada pengusaha terkait bagaimana mekanisme untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Selanjutnya, tentu harus profesional dalam menyeleksi makanan yang tergolong halal dan tidak halal.

Untuk mewujudkan semua ini, perlu dukungan dari semua pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah, pengusaha, pihak swasta, LPPOM MUI. Serta, diperlukan sokongan dari lembaga keuangan, seperti bank syariah dalam memajukan halal food tourism ini, khususnya dalam pembiayaan usaha makanan halal. Dengan hal ini, diharapan Indonesia sebagai pusat halal food tourism akan terwujud. Jayalah ekonomi kreatif Indonesia!

Dimuat di Republika tanggal 22 Januari 2016.


***


Donasi Pendidikan
Mari bantu anak-anak Indonesia agar merdeka dari kemiskinan dan kebodohan melalui :

Yys Dompet Dhuafa Republika
Rekening BNI Syariah 2880 2880 13

Kantor:
Bumi Pengembangan Insani Jl. Raya Parung Bogor KM, 42 Ds. Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat 16310

Telp:
(0251) 8610817, 861818, 8612044
SHARE