Reshuffle Kabinet, Perlukah ?

0
357

Beberapa pekan lalu telah kita ketahui Presiden Jokowi kembali mengumumkan sejumlah nama menteri untuk di-reshuffle demi mewujudkan nawacita secara komprehensif sesuai apa yang disebutkan pada kampanye pemilu terakhir. Sebagaimana yang dikutip dalam detik.com sejumlah menteri tersebut diantaranya adalah : Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan menggantikan Ignasius Jonan, Airlangga Hartanto sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin, Eko Putro Sanjoyo sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Desa dan Transmigrasi menggantikan Marwan Jafar, Asman Abnur sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Yuddy Chrisnandi, Sri Mulyani yang kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro, Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Thomas Lembong, Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan menggantikan Luhut Binsar Panjaitan, Luhut Binsar Panjaitan dirotasi ke posisi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumberdaya menggantikan Rizal Ramli, Thomas Trikasi Lembong yang sebelumnya menjabat Menteri Perdagangan kini mengisi posisi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bambang Brodjonegoro yang sebelumnya mengisi posisi Menteri Keuangan dirotasi menjadi Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menggantikan Sofyan Djalil, Sofyan Djalil dirotasi ke posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang menggantikan Ferry Mursidan Baldan, Prof Muhadjir Effendy sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan Anies Baswedan, Archandra Tahar sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral menggantikan Sudirman Said.

Banyak nama yang terdengar asing bagi telinga kita, namun yang diketahui nama-nama tersebut berasal dari cendikia di bidangnya.  Seperti Arcandra Tahar yang memiliki 3 hak paten bidang pengembangan migas lepas pantai di USA. Namun apakah kebijakan yang diambil sudah tepat. Diskursus pertama muncul ketika nama yang diangkat cukup menarik untuk dikaji seperti Wiranto yang diangkat menjadi menkopolhukam tapi memiliki track record buruk tentang penegakkan HAM, dan Sri Mulyani yang masih terbelit kasus bailout Century. Atau mungkin kebijakan yang diambil terkesan “dipaksakan” karena sebagaimana yang kita ketahui, pada reshuffle kali ini tidak dilakukan dengan cermat, terbukti permasalahan administrasi Arcandra Tahar yang memiliki kewarganegaraan ganda bisa lolos. Dan pada akhirnya efektifitas kabinet yang diharapkan tidak terealisasi, bongkar pasang menteri dengan waktu yang singkat membuat kinerja eksekutif menjadi melambat karena harus melewati proses assesment terlebih dahulu.

Diskursus selanjutnya muncul ketika Mentei Pendidikan dan Kebudayaan yang “cetar membahana” sangat menginspirasi sekelas Anies Baswedan dicopot digantikan Muhadjir Effendy. Jika dicermati, pada saat Anies menjabat terobosan-terobosan baru telah dikeluarkan, seperti : dihapuskannya MOS (Masa Orientasi Siswa) karena dinilai lebih banyak mudharat-nya dibanding manfaatnya, atau mengantar anak sekolah pada hari pertama masuk. Anies menitikberatkan program yang bersifat pembangunan karakter dan mengesampingkan pendistribusian Kartu Indonesia Pintar. Pada akhirnya ketidak-sesuaian visi presiden dan pekerjaan yang telah dilakukan Anies mengharuskannya mundur dari jabatan menteri. Namun sebaliknya pejabat yang seharusnya di-reshuffle malah tidak dilakukan, seperti Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Terlepas dari itu semua, kembali ke pokok bahasan. Apakah reshuffle kabinet diperlukan. Mengingat satu periode menjabat adalah lima tahun, waktu yang sangat singkat untuk merubah Indonesia. Untuk pembangunan bersifat fisik mungkin bisa bagaimana dengan non fisik dan sektor lainnya. Bongkar pasang menteri otomatis memperbesar kesempatan untuk melakukan penyesuaian dan perubahan kebijakan dari dan oleh menteri yang baru. Kemudian tepat atau tidaknya menteri yang harus diganti. Belum lagi masalah-masalah “printilan” yang timbul seperti contoh stateless person-nya Arcandra Tahar, perubahan struktur, permasalahan administrasi lainnya, dan dampak dari kebijakan. Ditarik dari tulisan ini, pembaca dapat menyimpulkan sendiri jawabannya.

BAGIKAN

LEAVE A REPLY