Advokat Bernama Aktivis

0
55

Advokat Bernama Aktivis

 

Bogor – Kemiskinan perlu dipahami sebagai masalah sosial multidimensi. Jika kemiskinan hanya dipahami secara ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pokok, maka pemahaman ini tidak menyentuh akar kemiskinan. Pemahaman bahwa kemiskinan sebagai masalah sosial multidimensi, membawa implikasi pada upaya pemberdayaan yang diarahkan memampukan dan memungkinkan fakir miskin menolong dirinya sendiri baik secara ekonomi, sosial, dan mental spiritual.

 

Hanya saja ketika berhadapan pada hukum mereka yang  hidup dalam kemiskinan tidak dapat membela dirinya, karena itulah dibutuhkan badan bantuan hukum di bawah advokat yang kompeten di bidangnya.

 

Pada sesi kedua Strategic Leadership Training (SLT) 2019 yang diselenggarakan di IZI Hotel, Bogor, pada Jumat (26/07), 75 aktivis penerima manfaat Beasiswa Aktivis Nusantara (BAKTI NUSA) diajak menyelami strategi advokasi kemiskinan bersama Evi Risna Yanti, Direktur Pusat Bantuan Hukum Dompet Dhuafa. Berdasarkan temuan Evi banyak sekali fakta di lapangan yang menunjukkan jika golongan masyarakat kurang mampu yang butuh bantuan advokasi, namun pilihannya tak terlalu banyak, karena itulah DD membentuk Pusat Bantuan Hukum (PBH) Dompet Dhuafa.

 

“Apabila kemiskinan berlangsung terus menerus, maka akan terjadi lingkaran setan kemiskinan. Di lingkaran ini mereka yang kurang mampu akan terus terbentur pada masalah yang sama tanpa bantuan, maka tugas kamilah membantu dan mengadvokasi mereka,” ujar Evi.

 

Evi menjelaskan bahwasanya dimensi struktural dalam sebuah kasus tidak terbatas dalam relasi timpang dalam modal, kekuasaan politik, pembagian ruang di perkotaan dan pedesaan, tetapi juga hal lain yang menyebabkan seseorang terpinggirkan atau didiskriminasi.

 

“Setiap kita bisa melakukan advokasi dan membela mereka yang kurang mampu ketika tersandung masalah hukum tanpa adanya batasan bahwa hanya lulusan fakultas hukum yang dapat melakukannya. Walaupun demi menjamin advokasi yang dilakukan, maka orang yang melakukan advokasi harus memiliki ketrampilan dan pengalaman atau setidaknya berada dibawah pengawasan orang lain yang memiliki keahlian dan pengalaman,” terangnya.

 

Dalam pemaparannya Evi menyampaikan jika advokasi sesungguhnya merupakan salah satu peranan yang dilakukan di dalam profesi pekerja sosial dalam pembangunan masyarakat. Pekerja sosial melakukan advokasi pekerjaan sosial untuk membantu memberikan pertolongan atau pelayanan kepada orang yang membutuhkan pertolongan.

 

“Selain menangani pendampingan kasus-kasus tersebut, kami juga cukup banyak melakukan konsultasi melalui telepon untuk meminta penasihat hukum. Masyarakat yang melakukan konsultasi tidak hanya di wilayah Jabodetabek saja, melaikan pula di daerah Jawa lainnya,” ujar Evi.

 

Evi perxper jika para aktivis penerima manfaat BAKTI NUSA di masa depan mampu menjadi corong-corong advokasi untuk masyarakat kurang mampu. (AR)

Komentar via Facebook
BAGIKAN