Profesor Hafidz Abbas: Ada Tiga Paradoks Dalam Pendidikan Indonesia

0
212

Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. DR. Dr. Hafidz Abbas berkesempatan menjadi pembicara dalam Seminar dan Diskusi Education Outlook 2019: Indonesia Membutuhkan Kurikulum Pendidikan Kepemimpinan pada Rabu (19/12) pagi. Acara tersebut dihelat oleh Dompet Dhuafa Pendidikan (DD Pendidikan) bekerja sama dengan Forwacana UNJ.

Di hadapan 220 peserta yang menghadiri acara di Gedung Bung Hatta UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur itu, Hafidz menyampaikan paradoks dalam pendidikan Indonesia. “Ada sejumlah paradoks di Indonesia terkait pendidikan yang mengantarkan Indonesia menjadi negara terburuk dalam bidang pendidikan,” ungkapnya.

Dari banyak paradoks itu, ada tiga hal utama menurut Hafidz. Paradoks pertama terkait anggaran pendidikan. Menurut Hafidz, anggaran pendidikan Indonesia makin tinggi dari tahun ke tahun, namun ternyata kualitas pendidikan negeri ini malah menduduki peringkat terendah di dunia.

Paradoks kedua berkenaan dengan kualitas guru. Hafidz menilai tidak ada korelasi antara sertifikasi guru dengan peningkatan kualitasnya. Hal ini dibuktikan dengan rasio kualitas guru bersertifikasi dengan guru honorer yang hanya -0,07. Angka tersebut menunjukkan kualitas antara guru honorer dengan guru yang telah tersertifikasi tidaklah terpaut jauh.

Paradoks ketiga, Hafidz menyoroti rasio antara jumlah guru dan murid, kaitannya dengan kualitas pendidikan. Rasio guru dan siswa di Indonesia saat ini 1:15, tetapi pada kenyataannya kualitas pendidikan di negeri ini masih kalah dengan negara lain yang rasio guru dan siswanya 1:20.

Paradoks tersebut menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada sistem pendidikan di negara besar ini. Hal tersebut menjadi sebuah ironi, padahal pendidikan bisa menjadi kunci kesetaraan antara negara kaya dan negara miskin. “Di dunia ini tak ada negara kaya, tak ada negara yang miskin, ketika pendidikan dibangun dengan baik maka setiap negara mempunyai kesetaraan,” demikian ungkap Hafidz.

Selanjutnya, pria yang pernah menjadi satu dari 11 anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ini juga menyebutkan perlunya perubahan dalam bidang pendidikan. “Pendidikan di Indonesia itu masuk ke dalam ranah politis, oleh karenanya kita membutuhkan reformasi dalam bidang pendidikan”, papar Hafidz.

Selain dilakukan reformasi, menurut Hafidz ada hal lain yang harus dilakukan untkuk memperbaiki kualitas pendidikan. Hal ini terkait dengan timpangnya anggaran pendidikan dengan kualitas yang dihasilkan. “Kenapa semakin tinggi anggaran pendidikan kita, kualitas pendidikan Indonesia tidak semakin baik? Maka ini perlu ada kajian kritis, agar mampu memunculkan reorientasi dalam pendidikan kita,” pungkas Hafidz.

Penjelasan Hafidz tersebut disampaikannya sebagai pengantar diskusi. Dalam kapasitasnya sebagai ahli dalam bidang pendidikan, paparan Hafidz tentu saja dapat menjadi input berharga dalam upaya menerapkan kurikulum kepemimpinan dalam pendidikan Indonesia. Berdasarkan ketiga paradoks di atas dapat disusun ke arah mana orientasi kurikulum kepemimpinan dalam pendidikan di masa mendatang.

Komentar via Facebook
BAGIKAN