Pemimpin Strategis, Pemerintahan Dinamis, Dan Masyarakat Cerdas

0
596

Oleh: Ingesti Bilkis Zulfatina, Penerima Manfaat Beasiswa Aktivis (BAKTI NUSA) Nusantara 7

Tahun 2017 di jalan tikus daerah Pogung, Sleman, mungkin kita akan menemukan pemandangan yang sudah biasa dijumpai: macet, padat, dan penuh orang. Kecepatan kendaraan melambat karena sedikit banyak terdapat hambatan, entah berupa jalan yang rusak atau ada kendaraan yang parkir sembarangan. Rumah-rumah tidak bersela, halaman juga tidak ada, saluran air tidak lancar sehingga setiap hujan deras, maka airnya meluber ke jalanan. Lagi-lagi kejadiannya mengganggu kendaraan.

Maksud saya menceritakan pemandangan yang dua tahun ini saya jumpai bukan pada keadaannya, tetapi lebih kepada perubahan yang terjadi selama beberapa tahun di daerah tersebut. Disampaikan oleh penduduk setempat bahwa sepuluh tahun yang lalu rumah-rumah di daerah Pogung masih belum banyak, bahkan dalam jarak 10 meter hanya berdiri satu rumah, sementara di sekeliling rumah bisa ditemui sawah atau kebun. Saat itu Pogung sebatas kampung yang damai, belum menjadi kompleks kos-kosan yang crowded.

Perubahan yang terjadi tadi menjadi tolok ukur perkembangan yang tidak disertai dengan rencana pembangunan yang baik. Hal ini juga tidak hanya terjadi di Pogung, tetapi ada banyak Pogung-Pogung lain yang bernasib sama. Ketika kita bicara Pogung, mungkin bahasan kita masih sampai tahap perkampungan yang seharusnya skalanya masih kecil dan solusi dari permasalahan yang ada masih lebih bisa dicari. Belum kita bicara banyak kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, bahkan Yogyakarta, yang sama-sama memiliki masalah kemacetan. Skala yang lebih besar seperti kota dan provinsi membutuhkan solusi yang harus dicari melalui pembahasan kompleks dengan kepentingan masyarakat heterogen yang perlu diperhatikan. Belum lagi ketika bicara tentang Indonesia yang masalah-masalahnya tidak hanya tentang pembangunan yang kacau dan tidak merata, tetapi juga banyak problema lain, seperti kesehatan, kemiskinan, dan yang lainnya. Maka, dalam skala yang besar dan masalah yang saling overlap satu sama lain membutuhkan tenaga ekstra untuk menyelesaikannya.

Mungkin kita kerap mendengar nama Tri Rismaharini, tetapi tidak jarang kita mendengar nama Bambang Dwi Hartanto atau bisa disingkat dengan Bambang D.H. Pak Bambang adalah walikota Surabaya yang pernah menjabat sebelum Bu Risma. Konon ceritanya, Pak Bambang yang resmi dilantik pada 10 Juni 2002 itu menghadapi banyak masalah, termasuk masalah pembangunaan dan sumber daya manusia yang mengurus pemerintah, terutama PNS. Masalah pembangunan yang terjadi saat itu adalah banyaknya pedagang kaki lima yang memenuhi trotoar, dibukanya jalur hijau untuk bangunan-bangunan, kondisi kota termasuk drainase air yang tidak teratur, dan masih banyak lagi. Saat itu pula, PNS yang bekerja di bawah Pak Bambang banyak yang korup sehingga saat itu Pak Bambang banyak menempatkan personel baru untuk mengisi tempat strategis. Masalah pembangunan itu diselesaikan satu-persatu hingga mentransformasi Surabaya yang awalnya kumuh menjadi kota yang lebih maju dan rapi. Baru kemudian Bu Risma melakukan perubahan yang lebih “reformatif” seperti penutupan Dolly disertai sustainibilitas program Pak Bambang yang baik, seperti penghijauan kota dengan merawat taman-tamannya.

Melihat contoh di atas, bukan tidak mungkin perubahan dilakukan. Bila berkaca dari kisah sukses pembangunan kota di dan di luar Indonesia memang terkadang banyak yang dikorbankan dari segi waktu, materi, dan usaha, tetapi semua itu untuk hasil yang lebih maksimal. Kunci perubahannya ada pada pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang mampu melakukan perubahan bila tidak disertai dengan anggota yang mampu berjalan bersama menuju tujuan yang sama, maka tidak akan sinergis langkah yang dilakukan.

Secara singkatnya, untuk membangun Indonesia ini, dibutuhkan suatu badan pemerintahan yang mampu membawa tugasnya dengan transparan dan progresif. Dalam satu teori yang berkaitan dengan ini adalah teori dynamic governance yang membahas gambaran pemerintahan yang ideal. Teorisasi dynamic governance dicetuskan oleh Prof. Neo Boon Song berpusat pada pemerintahan yang notabene menjadi salah satu bagian dalam suatu negara, sisa duanya lagi adalah masyarakat dan golongan pebisnis. Ketiga bagian di atas harus mampu melakukan  sistem checks and balances yang baik, sehingga pemerintah tidak menjadi yang dominan dan melakukan apa pun seenak jidat tanpa pengawasan. Kemudian untuk bisa begitu, pemerintahan harus diisi dengan able people atau dalam bahasa lain adalah “orang yang bisa” alias orang yang memang berkompeten dalam bidangnya dengan prinsip kebaikan yang dipegangnya. Able people mampu melakukan 3T, yaitu thinking again, thinking ahead, dan thinking across. Thinking again artinya mampu mengkritisi kebijakan yang sudah berjalan dan mengevaluasi langkah-langkah yang kurang strategis dan bermanfaat bagi masyarakat. Thinking ahead artinya mampu merencanakan perubahan yang sesuai dengan kebutuhan. Thinking across artinya  mampu melakukan langkah-langkah baru yang fresh dan mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya, tetapi memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi dalam mengatasi masalah yang ada.

Pemerintahan jenis ini membutuhkan pemimpin yang reformatif dan berani melakukan perubahan tanpa memikirkan pandangan orang lain terhadapnya. Pemimpin itu bukan menggunakan prinsip “asal bapak senang”, tetapi mungkin harus melawan pandangan-pandangan skeptis dan negatif sebagian golongan demi kebaikan masyarakat bersama. Pemimpin inilah yang kita sebut sebagai pemimpin yang strategis yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Terutama ketika Indonesia memiliki sistem desentralisasi yang mana terdapat otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada pemimpin untuk mengatur daerahnya. Maka, mulai dari ketua RT, ketua RW, kepala dusun, kepala desa, camat, bupati, gubernur, hingga presiden harus memiliki jiwa pemimpin strategis. Hal ini merupakan hal yang baik karena tiap pemimpin bisa berkonsentrasi memperhatikan daerahnya dengan baik, tetapi juga terdapat dampak buruk ketika pemimpin tersebut tidak beramanah dengan baik dengan otoritas penuh yang dimilikinya.

Perubahannya yang dilakukan pun bisa yang reformatif maupun yang perlahan. Perubahan reformatif bisa dengan mengubah tatanan pemerintahan maupun sistem yang ada. Seperti yang dilakukan oleh Pak Bambang tadi dengan mengangkat personel baru yang usianya relatif muda untuk melakukan pembangunan daerah demi menyingkirkan para pegawai negeri yang korup. Akan tetapi, perubahan sebuah negara yang sinergis lagi-lagi harus disertai dengan langkah-langkah non-reformatif yang justru prosesnya didamba-dambakan menjadi proses pembelajaran. Langkah perlahan itu bisa dengan membangun pendidikan, kesehatan, memberantas kemiskinan, dan masih banyak yang lainnya. Dampak utamanya adalah perubahan kondisi fisik dan mentalitas pada masyarakat. Masyarakat yang tercerdaskan akan lebih perhatian dengan kondisi kesehatan, kebersihan, dan kondisi-kondisi yang harus dijaga untuk kebaikan bersama. Tidak ada lagi yang lebih mendahulukan kepentingan pribadi karena masyarakat tahu kebaikan bersama jauh lebih penting.

Maka, kemudian semuanya dirangkum menjadi tiga aspek strategis yang harus diusahakan: pemimpin yang strategis, pemerintahan yang dinamis, dan masyarakat yang cerdas. Ketiganya akan secara sinergis berjalan bersama karena sama-sama memiliki kualitas dan tujuan demi kemajuan bangsa dan negara.

Komentar via Facebook
BAGIKAN